Geram Rencana Impor Garam, Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid: Kapan Wujudkan Benci Produk Asingnya?

GALAMEDIA - Anggota Komisi IV DPR Fraksi PKS, Johan Rosihan menyatakan penolakan atas keputusan Pemerintah yang akan merencanakan impor garam.

Dia merasa prihatin atas kebijakan itu, karena menurutnya hal itu adalah bukti Pemerintah tidak memiliki keberpihakan yang kuat untuk mengembangkan komoditas garam rakyat.

"Dulu 2017 Pak Luhut janji akan setop impor garam 2020 - 2021 dengan kebijakan pemerintah yang disiapkan, diantaranya buka lahan garam 4000 Ha di NTT dan menjaga harga garam rakyat kisaran 1.000 rupiah/kg. Mana janji itu?" tanya Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan Riyono dalam keterangannya, dikutip Galamedia dari situs resmi PKS Senin 15 Maret 2021.

Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 15 Maret 2021: Demi Andin, Aldebaran Ungkap Identitas Reyna

Baca Juga: Priyo Sambadha Ingatkan Soal PKB yang Dirusak Pemerintahan SBY: Politisi itu Panjang Akal Tapi Pendek Ingatan

Johan Rosihan juga menyatakan keprihatinannya atas keputusan impor garam yang terus meningkat setiap tahun, yang telah meresahkan petani garam di Indonesia.

Dia menilai, rencana impor yang naik sebanyak 13,88 persen dari tahun lalu tersebut, merupakan indikator tidak berdayanya Pemerintah dalam mengembangkan garam rakyat untuk memasok kebutuhan garam secara nasional.

“Setiap tahun tren impor garam selalu meningkat, ini akibat dari kelemahan Pemerintah dalam tata kelola produksi garam rakyat, baik kualitas maupun kuantitasnya, serta persoalan tata niaga garam yang carut,” tutur Jogan Rosihan.

Baca Juga: Gabung dengan Persib, Ezra Walian: Sampai Jumpa di Stadion Bobotoh!