Dikabarkan Sowan Megawati, Moeldoko Ngobrol dengan JETRO Bahas Soal Upah Buruh

- 15 Maret 2021, 18:47 WIB
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko.
Kepala Staf Kepresidenan, Moeldoko. /Staf Kepresidenan/


GALAMEDIA - Usai dikabarkan sowan kepada Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko ternyata melakukan pertemuan secara daring bersama perwakilan Japan External Trade Organization (JETRO) Indonesia untuk membahas rencana ekspansi investor Jepang di Indonesia, Senin, 15 Maret 2021.

Di Situation Room Gedung Bina Graha Jakarta, Moekdoko mengatakan Pemerintah Indonesia telah bekerja keras untuk memperbaiki pertumbuhan ekonomi Indonesia dari dampak pandemi COVID-19.

“Beberapa upaya tersebut di antaranya program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) hingga program vaksinasi. Harapannya persoalan ekonomi segera bangkit sehingga daya beli masyarakat meningkat,” katanya.

Baca Juga: Innalillahi, Anton Medan Meninggal Dunia Tadi Siang

Hal itu disampaikan Moeldoko kepada JETRO sebagai badan organisasi yang terkait dengan pemerintah Jepang, yang bekerja untuk mempromosikan hubungan perdagangan dan investasi antara Jepang dengan negara-negara lain di dunia.

Kepada JETRO pula, Moeldoko yang didampingi Staf Khusus Kantor Staf Presiden (KSP) Arif Budi Hardono, Deputi III KSP Panutan S. Sulendrakusuma beserta para tenaga ahli Deputi III KSP dari Kepada KSP menyinggung adanya stimulus bagi korporasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang diberikan melalui program PEN.

Selain itu, belum lama ini, Pemerintah juga memberikan keringanan pajak untuk pembelian mobil dan rumah.

Baca Juga: Pemerintah Keluarkan Peringatan, Harga Daging Sapi Terancam Mengalami Lonjakan Signifikan

Tidak hanya itu, Moeldoko juga menjelaskan bagaimana kehadiran UU Cipta Kerja akan memberikan kemudahan bagi investor untuk datang ke Indonesia, sehingga bisa menjadi pengungkit ekonomi ke depan.

“Pastinya, upaya-upaya itu perlu kontribusi berbagai pihak. Pengusaha dan Pemerintah perlu terus berkomunikasi untuk melihat perkembangan isu yang ada. Sementara Jetro sebagai strategic partner antara swasta dan Pemerintah perlu menjaga eksistensinya dan bekerja sama dengan baik, terutama dengan KSP,” kata Moeldoko.

Pada kesempatan yang sama, Staf Khusus KSP Arif Hardono mendorong JETRO untuk menjaga komunikasi yang baik antara Pemerintah Indonesia dan Jepang.

Baca Juga: Kabar Moeldoko Tunjuk Eks Wakapolri Jadi Waketum Dibantah, Partai Demokrat: Dulu Juga Bilang Cuma Ngopi-ngopi

“Apa yang kami sampaikan, terutama mengenai upaya pemulihan ekonomi ini juga perlu disampaikan. Apalagi, Pemerintah telah menyiapkan anggaran hingga Rp699 triliun untuk program PEN pada 2021 ini,” kata Arif.

Menanggapi kondisi ekonomi Indonesia saat ini, Perusahaan-perusahaan asal Jepang yang berbasis di Indonesia berencana untuk melakukan ekspansi dalam satu hingga dua tahun ke depan.

Salah satu alasannya, keuntungan perusahaan-perusahaan tersebut bakal melesat pada tahun 2021 setelah pada 2020 anjlok terdampak pandemi COVID-19.

Data ini tertuang dalam hasil survei JETRO terhadap lebih dari 1.000 perusahaan Jepang di Indonesia.

Seperti disampaikan Presiden Direktur JETRO Indonesia Keishi Suzuki yang memaparkan, perusahaan asal Jepang di Indonesia melihat adanya peningkatan penjualan di dalam negeri maupun penjualan ekspor.

Baca Juga: Mendapat Kritikan Pedas, Mahfud MD: Orang Berubah-Tidak Berubah Itu Kan Urusan Pak Amien Rais

Meski begitu, Keishi menjelaskan, peningkatan upah buruh jadi salah satu isu yang menjadi perhatian para perusahaan asal Jepang tersebut.

“Terutama yang bergerak di bidang manufaktur. Mereka berharap Undang-Undang Cipta Kerja bisa memperbaiki situasi tersebut,” kata Keishi.

Sebelumnya Moeldoko disebut-sebut menemui Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Dikabarkan, Moeldoko sowan ke Mega pada Rabu lalu. Moeldoko ditemani Jhoni Allen Marbun.

Dalam pertemuan tersebut, dikabarkan Megawati lebih banyak diam mendengarkan ucapan Moeldoko.

Namun tudingan tersebut langsung dibantah oleh Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Senin, 15 Maret 2021.

"Pertemuan tersebut sama sekali tidak terjadi," tegasnya, Senin, 15 Maret 2021.

Hasto menegaskan, sejak awal seluruh kader PDI Perjuangan diajarkan untuk tidak pernah melakukan intervensi terhadap urusan rumah tangga partai politik lain.

Terlebih PDI Perjuangan memiliki pengalaman panjang bagaimana kedaulatan Partai diintervensi kekuasaan Orde Baru.***

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x