Network
GALAMEDIA - DPD Partai Demokrat Sumatera Utara melarang warga setempat untuk menggunakan identitas Partai Demokrat tanpa izin.
Keputusan ini dilakukan menyusul gelaran Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat yang dilaksanakan di Sibolangit, Deli Serdang Sumatera Utara, 5 Maret 2021 yang lalu.
"Kami mengumumkan kepada masyarakat luas, baik perorangan maupun kelompok agar tidak menggunakan merek, lambang bendera dan atribut Partai Demokrat lainnya tanpa izin," ujar Ketua DpD Partai Demokrat Sumut, Herri Zulkarnain pada Selasa, 16 Maret 2021 dikutip dari Antara.
Adapun kebijakan tersebut, mengikuti maklumat Partai Demokrat Nomor: 001/MKL/DPD/SU/III/2021.
Baca Juga: Mengerikan, Pesta Kembang Api di Iran Tewaskan Tiga Orang dan 1000 Orang Lainnya Terluka Berat dan Ringan
Lebih jauh, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara berterima kasih atas dukungan seluruh masyarakat kepada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Semnetara itu, berkaitan dengan kebijakan yang diambil, Herri mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ancaman penjara.
Seperti diketahui, polemik yang terjadi di Partai Demokrat masih terus bergulir pasca penetapan Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Sebelumnya, Partai Demokrat Sumatera Utara telah menyuarakan penolakan atas gelaran KLB yang dilakukan di wilayahnya dan menganggap gelaran itu adalah ilegal dan inkonstitusional.
Lebih jauh, Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sumatera Utara berterima kasih atas dukungan seluruh masyarakat kepada kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Semnetara itu, berkaitan dengan kebijakan yang diambil, Herri mengatakan bahwa pihaknya akan melakukan langkah-langkah hukum sesuai dengan UU Nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis dengan ancaman penjara.
Seperti diketahui, polemik yang terjadi di Partai Demokrat masih terus bergulir pasca penetapan Kepala Staf Kantor Kepresidenan (KSP) Moeldoko sebagai Ketua Umum.
Sebelumnya, Partai Demokrat Sumatera Utara telah menyuarakan penolakan atas gelaran KLB yang dilakukan di wilayahnya dan menganggap gelaran itu adalah ilegal dan inkonstitusional.
Baca Juga: Gita Dewi Mulyani Wasit Cantik dan Berhijab Ingin Wasitin Persib, Begini Transformasinya
"Jika warga mengetahui dan menemukan perbuatan bertentangan dengan maklumat ini, agar melaporkan ke pengurus Partai Demokrat di daerahnya atau langsung menghubungi DPD Partai Demokrat Sumut di Medan," tandas Herri.***
"Jika warga mengetahui dan menemukan perbuatan bertentangan dengan maklumat ini, agar melaporkan ke pengurus Partai Demokrat di daerahnya atau langsung menghubungi DPD Partai Demokrat Sumut di Medan," tandas Herri.***
