Network
GALAMEDIA - Masa panen raya petani sudah dimulai sejak Februari lalu namun di satu sisi pemerintah berencana akan impor beras sebanyak 1 juta ton. Hal tersebut kemudian menuai kritik pedas ditambah lagi dengan ujaran Jokowi yang meminta untuk lebih mencintai produk dalam negeri.
"Kenapa keputusan impor ini dibuat Januari dan pemerintah sudah tau kalau panen raya akan mulai Februari? Dari awal memang kelihatan bahwa pemerintah ingin impor beras 1 juta ton?" ungkap Ketua DPP PKS Bidang Tani dan Nelayan, Riyono sebagaimana dikutip Galamedia melalui laman PKS, Sabtu, 20 Maret 2021.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik produksi padi mencapai 54,65 juta ton gabah kering giling (GKG) pada 2020. Produksi tersebut naik tipis dari 2019 sebanyak 0,08 persen atau 45.170 ton dengan hasil 54,60 juta ton.
Jika hasil itu dikonversikan menjadi beras, sepanjang 2020 produksi beras mencapai 31,33 juta ton. Naik tipis 0,07 persen atau 21.460 ton dari produksi beras di 2019 yang sebesar 31,31 juta ton.
BPS mencatat peningkatan produksi bisa terjadi di 2021 selama Januari-April dan diperkirakan mencapai 25,37 juta ton gabah kering giling (GKG).
"Data tadi memberikan gambaran bahwa petani kita berdaya dan mampu sediakan kebutuhan dalam negeri, anehnya pemerintah malah akan impor. Penolakan petani di Jatim, Jateng dan berbagai daerah tidak didengarkan oleh pemerintah?" tanya Riyono.
Banyak pihak yang menolak untuk impor beras seperti Rektor IPB dengan alasan bahwa produksi beras dalam negeri masih aman. Menurutnya dampak dari impor beras akan sangat serius terhadap harga dan itu akan merugikan petani.
Baca Juga: Geram kepada Ruhut Sitompul, Yan Harahap: Ia Akan Menjilat Siapa yang Berkuasa
