Network
GALAMEDIA - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto menyesalkan sikap Menteri Perdagangan (Mendag) M Lutfi yang memaksakan impor beras dan garam.
“PDIP sangat menyesalkan sikap Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi yang sepertinya ngotot impor beras dan garam, dan mengabaikan koordinasi dengan jajaran kementerian terkait, termasuk para kepala daerah yang menjadi sentra produksi pangan,” ujar Hasto dalam keterangan persnya, Sabtu, 20 Maret 2021.
Disebutkan, basis kekuatan utama pemerintah adalah rakyat. Rakyat sebagai sumber legitimasi kekuasaan pemerintahan negara.
Karena itukah menteri sebagai pembantu presiden, di dalam mengambil keputusan politik harus senapas dengan kebijakan politik pangan kepala negara.
“Termasuk berupaya mewujudkan kedaulatan pangan nasional serta berpihak pada kepentingan petani,” katanya.
Hasto mengatakan, sangat menyesalkan impor beras dan garam ini. Seharusnya Mendag Lutfi harus belajar dari kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang selalu membangun dialog, menyerap aspirasi, mengemukakan data-data yang obyektif, baru mengambil keputusan.
“Menteri tidak hidup di menara gading sebab ia adalah pengemban tugas sebagai pembantu presiden,” ungkapnya.
Baca Juga: Sebut DPR, DPD, dan MPR Telah Takluk pada Rezim Jokowi, Amien Rais: TNI dan Polri Diseret ke Arena Politik
Atas dasar hal tersebut, PDIP meminta Mendag Lutfi perdagangan untuk secepatnya melakukan koordinasi dengan pihak terkait baik Kementerian Pertanian (Kementan), Bulog, asosiasi petani, para pakar di bidang pertanian dan para kepala daerah.
“Politik pangan nasional adalah politik pangan berdikari. Indonesia memiliki keanekaragaman pangan yang luar biasa. Konsolidasi peningkatan produksi pangan atas keunggulan kenaekaragaman pangan nusantara. Sebab persoalan pangan adalah persoalan mati hidupnya negeri,” ungkapnya.
Sementara itu rencana impor beras sebesar 1 juta ton oleh Kementerian Perdagangan dinilai tidak didasari kajian dan data yang memadai.
"Data Kemendag dengan data kementerian dan lembaga terkait justru saling bertolak belakang soal stok beras ini. Ini menunjukkan bahwa selama ini ego sektoral masih mengakar kuat di tiap kementerian," ujar anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto, Sabtu, 20 Maret 2021.
Berdasarkan data yang disampaikan kementerian dan lembaga terkait, kata dia, ketersediaan stok beras masih cukup.
Ia pun menyinggung pernyataan Direktur Utama Perum Bulog, Budi Waseso bahwa potensi produksi pada periode Januari sampai April 2021 diperkirakan mencapai 14,54 juta ton beras.
Baca Juga: Gelar Pengajian Bertemakan Nuansa Timur Tengah, Aurel Digandeng Ashanty dan Krisdayanti
"Dengan kata lain itu mengalami kenaikan sebesar 3,08 juta ton (26,84 persen) dibandingkan dengan produksi beras pada subround yang sama tahun lalu sebesar 11,46 juta ton. Lalu, di mana urgensinya impor beras jika data saja menunjukkan stok masih aman?" sindir politisi PDIP itu.
Darmadi menyarankan agar Menteri Perdagangan, M Lutfi yang masih ngotot mengimpor beras untuk membuka ruang partisipasi publik dalam bentuk dialog.
Melalui dialog, Mendag bisa menyajikan data yang komprehensif, objektif, dan bisa dipertanggungjawabkan ke publik.
"Ajak duduk bareng semua pemangku kepentingan yang terkait soal ini. Mendag harusnya belajar dari kepemimpinan Pak Jokowi yang aspiratif terhadap kepentingan rakyat," sambung anggota Baleg DPR RI ini.
Baca Juga: Partai Demokrat Dorong Ruhut Sitompul Jabat Direksi PT PLN, Andi Arief: Bagian Megangin Setrum
Ia menyatakan, sepanjang bertolak belakang dengan kepentingan rakyat, PDIP akan dengan tegas menolak setiap kebijakan, termasuk kebijakan impor beras.
"Apapun yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak apalagi berkaitan dengan wong cilik, PDIP akan konsisten dan berdiri tegak bersama rakyat menolak kebijakan impor beras ini yang berpotensi merugikan," tegasnya.
"Di satu sisi, Mendag harus perhatikan kepentingan para petani, di sisi lain kepentingan publik secara luas. Supply dan demand mesti jadi patokan sebelum mengambil kebijakan," tutupnya.
Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi meminta masyarakat tidak menyalahkan pihak lain terkait kegaduhan rencana impor beras.
Sebab, menurutnya masalah impor beras ini jadi tanggung jawab dirinya demi menjaga harga tetap stabil di pasaran.
Baca Juga: Gelombang Tsunami Hantam Jepang Menyusul Gempa Magnitudo 7,2, Tokyo Terguncang
“Jadi jangan salahkan Pak Menko (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto), Pak Mentan (Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo), jangan salahkan Dirut Bulog (Direktur Utama Perum Bulog Budi Waseso). Salahkan saya,” ujar Lutfi dalam konferensi pers virtual, Jumat 19 Maret 2021.
Ia menjelaskan tidak ada niat pemerintah menghancurkan harga petani. Sebaliknya, pemerintah ingin menjaga harga beras di pasaran, sebab ada kekhawatiran, Perum Bulog bakal kesulitan memenuhi target cadangan beras 1-1,5 juta ton setahun.
Mengingat, masa panen raya kali ini masih sering diselingi musim hujan, membuat banyak gabah basah. Akhirnya tidak bisa disimpan jadi cadangan di Perum Bulog.
“Saya ingin pastikan hari ini belum ada impor, tidak akan menghancurkan harga beras petani dan saya jamin tidak ada niatan pemerintah hancurkan harga petani. Yang ada sekarang gabah basah, gabah nggak bisa dibeli Bulog, petani berhadapan dengan pedagang, itu yang terjadi,” tambahnya.***
