Semua Anggaran ke Desa Belum Cair, Aparatur Desa pun Menjerit Engkak-engkakan

- 22 Maret 2021, 11:41 WIB
Aliran Sungai Cikijing yang melintasi kawasan Desa Linggar dan Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung masih dipadati sampah, Selasa, 16 Maret 2021./Engkos Kosasih/Galamedia
Aliran Sungai Cikijing yang melintasi kawasan Desa Linggar dan Desa Jelegong, Kecamatan Rancaekek, Kabupaten Bandung masih dipadati sampah, Selasa, 16 Maret 2021./Engkos Kosasih/Galamedia /

GALAMEDIA - Belum dilantiknya pasangan Dadang Supritna dan Syahrul Gunawan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur Jabar berdampak pada tersendatnya semua pencairan anggaran yang digulirkan ke desa-desa di Kabupaten Bandung.

"Semua anggaran belum cair, mulai anggaran dana desa (DD) dan alokasi dana perimbangan desa (ADPD). Sudah tiga bulan ini, kondisi desa engkak-engkak karena semua anggaran belum cair," keluh Kepala Desa Sukamaju, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Acep Handana kepada Galamedia, Senin 22 Maret 2021.

Dijelaskannya, anggaran DD yang terhambat pencairan itu, khususnya untuk tahap pertama sekitar Rp 400 juta dari besaran total sebesar Rp 1,2 miliar. "Sedangkan dana ADPD yang terhambat pencairannya pada tahap pertama sebesar Rp 460 juta," katanya.

Menurutnya, dana ADPD yang belum kunjung bisa dicairan itu, di antaranya untuk biaya pemeliharaan gedung atau kantor desa. Selain itu untuk kebutuhan alat tulis kantor (ATK), pembayaran listrik, wi-fi dan kebutuhan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan aparatur desa kepada masyarakat.

Baca Juga: KPK Sita Brang Bukti Elektronik dari Penggeledahan di Salah Satu Rumah di Kabupaten Bandung Barat

"Sedangkan DD yang terhambat pencairannya itu, di antaranya untuk penanganan pandemi Covid-19, khususnya dalam pengadaan bantuan langsung tunai (BLT) kepada masyarakat yang terkena dampak virus corona," katanya.

Anggaran DD pun, kata Acep, juga diperuntukkan untuk penataan lingkungan, di antarannya untuk pembangunan atau perbaikan jalan rusak yang ada di lingkungan masyarakat.

"Keterlambatan dalam pencairan DD itu, banyak masyarakat yang mengeluh sebagai penerima manfaat pembangunan yang berasal dari anggaran pusat tersebut. Banyak masyarakat yang berteriak karena mengeluhkan jalan rusak," ungkapnya.

Meski semua anggaran belum cair, pihaknya tidak begitu saja memfokuskan dana talangan. Pasalnya, pemanfaatan dana talangan sangat riskan kedepannya.

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x