Network
GALAMEDIA – Tim Panitia Kerja (Panja) Alutsista Komisi I DPR RI meminta Kementerian Pertahanan (Kemenhan) untuk menyesuaikan belanja alutsista dengan kemampuan APBN.
Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sudah disediakan bagi Kementerian Pertahanan untuk periode 2020-2024.
Permintaan DPR ini disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama jajaran asisten Panglima TNI, asisten KSAD, asisten KSAL, dan asisten KSAU di Jakarta, 22 Maret 2021.
Anggota Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno Laksono menyampaikan bahwa pihaknya membahas masalah anggaran dengan jajaran TNI.
“Kami membahas masalah anggarannya, kebutuhan dana dan kemampuan ekonominya, serta apa-apa saja yang perlu dirpioritaskan,” ujarnya, kutip Antara.
Dia pun mengakui tidak hanya berbicara soal anggaran yang disediakan negara untuk jatah Kemenhan, namun kemampuan APBN secara keseluruhan.
Baca Juga: Sinopsis Buku Harian Seorang Istri Selasa 23 Maret 2021, Masalah Selesai! Nana Ternyata Tidak Hamil
“Kami tidak hanya bicara anggaran Kemhan, tetapi juga berbicara mengenai kemampuan APBN,” tutur Dave.
Dalam rapat tersebut, Dave tidak menjelaskan mengenai prioritas yang disampaikan pemerintah soal pengadaan alutsista selama 5 tahun ke depan.
Selain itu, Dave tidak menyampaikan secara detail hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar secara tertutup tersebut.
Tim Panitia Kerja Alutsista Komisi I DPR RI sudah memastikan mendengar penyampaian dari Kemenhan dan TNI soal pengadaan rencana alutsista selama 5 tahun ke depan.
Berkaca dari kebijakan Prabowo yang sempat membeli jet tempur bekas dari Austria, DPR meminta agar pemerintah tidak membeli barang bekas.
DPR pun meminta agar Kemenhan mengoptimalkan keterlibatan industri militer dalam negeri agar bisa meningkatkan kemandirian.
Baca Juga: Dituduh Radikal, Din Syamsudin: Hanya Sedang Berjuang Meluruskan Kiblat Bangsa
“Kami mendorong jangan lagi membeli barang bekas apa pun itu,” tutur putra mantan Ketum Golkar Agung Laksono.
Dave tidak ingin pemerintah membeli alutsista bekas karena biaya pembelian dan perawatan jauh lebih tinggi.
Dirinya meminta kepada Kemenhan dan TNI untuk membeli barang baru namun hemat biaya pemeliharaan.
“Lebih baik beli sedikit tetapi memiliki kemampuan kerja tinggi daripada banyak punya, namun kemampuan kerja rendah. Itu menggerogoti anggaran juga,” kata Dave.***
