Network
GALAMEDIA - Juru bicara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Faldo Maldini menilai tak hanya Menteri Keuangan Sri Mulyani yang mendapat tawaran pinjaman online. Bahkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun menerima tawaran yang sama.
"Pak Jokowi saja saya duga mungkin sering terima SMS kredit," ujar Faldo pada akun twitter @FaldoMaldini, Rabu, 24 Maret 2021.
Ia mengatakan, Ketika kita bicara 4.0 dan 5.0, perlindungan hak rakyat yang mutakhir pun perlu menjadi agenda kedaulatan digital.
"Saya pernah dialog sama Pak @wishnutama (mantan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Kang @ridwankamil (Gub Jabar) soal kedaulatan digital. Kita punya ambisi yang besar mewujudkan cita-cita 4.0 dgn berbagai infrastruktur, tapi perlindungan hak seperti hilang dalam diskusi elit," ungkapnya.
Baca Juga: Megawati Bela Jokowi Terkait Presiden 3 Periode: Yang Ngomong yang Kepengen Sebetulnya
Ia mengatakan, kehebatan pemerintah Joko Widodo (Jokowi) dalam pengadaan infrastruktur tidak diragukan, namun kemampuan dalam melindungi hak adalah kerja bersama yang harus selalu diupayakan untuk menjaga kewarasan dari setiap kemajuan yang dibuat.
Baca Juga: Waduh, Setiap Hari Menkeu Sri Mulyani Ditawari Utang
"Setiap orang punya cerita, setiap masa punya masalah yang berbeda," katanya.
"Saya agak optimis, RUU Perlindungan Data Pribadi masuk ke dalam agenda Prolegnas 2021. UU ini akan menjadi bentuk komitmen negara dalam melindungi hak warga," katanya.
Baca Juga: Pernikahan Impian Terwujud, Akhirnya Atta dan Aurel Prewedding di GBK
"RUU ini adalah usulan pemerintah yang sangat peduli dengan isu ini," lanjutnya.
Namun, lanjut dia, melihat kinerja DPR dalam menelurkan UU sangat memble.
"Kita hanya bisa mendukung dan berdoa. DPR tidak mampu mengakselerasi. UU yang disahkan hanya sekitar 20% dari yang ditargetkan. Kita butuh DPR yang lebih responsif," tandasnya.***
