Network
GALAMEDIA - Rencana pengambilan alihan kantor DPP Partai Demokrat oleh Kubu Moeldoko di Jalan Proklamasi bukan isapan jempol belaka.
Bahkan Partai Demokrat pimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) telah melakukan koordinasi dengan aparat kepolisian.
Hal tersebut diungkapkan Kepala Bakomstra DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra, Selasa, 30 Maret 2021.
Ia menyatakan pihaknya telah memperketat penjagaan di kantor DPP Partai Demokrat.
"Kita tidak bisa bergerak sendiri, ini kan negara hukum, tentu kita koordinasi dengan aparat," ujar dia.
"Tapi namanya orang punya rumah dan tempat, tentunya punya hak melakukan pembelaaan diri pada saat ada orang masuk ke propertinya, masuk wilayahnya. Kita punya hak dong untuk bela diri," ujar Herzaky.
Baca Juga: Tim Densus 88 Antiteror Telah Bekuk 7 Tersangka Aksi Bom Bunuh Diri Gereja Katedral Makassar
Ia pun menyinggung soal informasi pengambilalihan kantor DPP PD itu berasal.
Disebutkan, ada beberapa sumber yang dipercayai partai mengenai rencana tersebut.
"Bagaimanapun potensi pengambilalihan paksa ini ya cukup valid informasi ini. Silahkan saja ada yang mengelak, mungkin beliau enggak tahu, saya enggak tahu siapa yang mengelak itu," katanya.
"Mungkin dia di kubunya sendiri hanya dapat informasi terbatas, mungkin bukan penting, tapi kami clear kita sedang ada penguatan dan pengetatan," ucapnya.
Dia menjelaskan, jumlah personel yang melakukan pengetatan dan penguatan di DPP Partai Demokrat diperbanyak.
Baca Juga: Kapan Puasa 2021? Ini Jawaban LAPAN Terkait Penentuan 1 Ramadan 1442 Hijriah
Selain itu, jumlah komponen taktis dan komponen cadangan juga turut ditambah.
"Kelihatannya di sini seperti apa jumlahnya kan yang terlibat saja, tapi sebenarnya jumlahnya jauh lebih besar dari itu."
"Jadi kita pun biasa katakanlah berapa, sekarang jadi berapa. Termasuk juga komponen taktis dan cadangan kami juga tingkatkan," katanya.
Kabar tersebut pun sebelumnya disampaikan Ketua Bappilu PD Andi Arief melalui akun twitternya.
Ia pun meminta kader PD waspada karena ada indikasi kantor DPP akan direbut paksa.
Dalam cuitannya, Selasa, 30 Maret 2021, Andi Arief berbicara soal KLB Demokrat yang telah didaftarkan ke Kemenkumham.
Baca Juga: Petinggi BIN Diteror Ancaman Pembunuhan Hingga Membuat Handphone Hang
Andi menyebut keputusan Kemenkumham seharusnya keluar hari ini.
"Kepada seluruh kader, sesuai dengan Permenkumham, batas menyatakan dokumen KLB brutal diterima/lengkap atau tidak adalah hari ini 30 Maret 2021. Namun batas Depkumham umumkan itu tanggal 6 April 2021 (bisa lebih cepat)," sebut Andi Arief.
"Tetap waspada karena ada indikasi kantor DPP akan direbut paksa," sebut Andi Arief.
Adapun kubu KLB Partai Demokrat menyebut partai saat ini sudah aman dan terkendali di bawah kepemimpinan Moeldoko.
Juru bicara PD KLB Muhammad Rahmad menyebut Moeldoko akan segera menertibkan internal partai.
"Moeldoko dalam waktu secepatnya akan mengambil langkah langkah penertiban di internal partai dan mengimbau kepada kader partai di daerah untuk tetap bersatu dan utuh di dalam rumah besar Partai Demokrat," ujarnya.***
