Network
GALAMEDIA - Yasonna Laoly sebagai Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), menolak berkas dokumen permohonan pengesahan kepengurusan Partai Demokrat kubu Moeldoko atau versi Kongres Luar Biasa (KLB) Deli Serdang, Sumatera Utara.
"Pemerintah menyatakan bahwa permohonan pengesahan hasil Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara 5 Maret 2021 ditolak," kata Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly saat jumpa pers secara virtual di Jakarta, Rabu 31 Maret 2021.
Sebelumnya, Partai Demokrat kubu Moeldoko telah menyerahkan berkas-berkas kepengurusan ke Kemenkumham melalui Direktorat Jenderal Administrasi Hukum dan Umum (AHU).
Berkas berupa permohonan pengesahan kepengurusan hasil KLB tersebut telah diteliti dan dipelajari oleh Kemenkumham, termasuk melihat ketentuan undang-undang.
Baca Juga: Pelukan Pelatih Kiper Persib Dibalik Penampilan Gemilang Dhika Bayangkara
Selain itu, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai termasuk keabsahan pelaksanaan KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara pada 5 Maret 2021 juga sudah dipelajari dan diteliti.
Pada prosesnya, Kemenkumham juga memberikan kesempatan kepada pengurus Partai Demokrat versi KLB Deli Serdang untuk melengkapi berkas bila ada kekurangan.
Melihat hal tersebut, Poilitikus Christ Wamea mengucapkan syukurnya melalui akun twitternya @PutraWadapi pada Rabu 31 Maret 2021.
Dalam cuitan twitternya ia mengucapkan terima kasih kepada pemerintah karena sudah menolak Partai Demokrat kubu KLB Moeldoko.
Selain itu, ia juga mengucapkan selamat tinggal pada Partai Demokrat versi KLB Moeldoko.
Baca Juga: Ikatan Cinta : Warganet Mulai Bosan hingga Al Dinilai Terlalu Gegabah
"Selamat tinggal demokrat palsu," tulis Crist Wamea dikutip Galamedia dari akun twitternya @PutraWadapi.
https://twitter.com/
Ia juga menuliskan, bahwa Moeldoko hanya membuat malu pihak Istana. Diketahui, Moeldoko adalah Kepala Staff Kepresidenan.
Selain Christ Wamea, Politikus Hinca Pandjaitan pun merespon ditolaknya pengesahan Partai Demokrat kubu Moeldoko.
Baca Juga: Kepala BNPT: Pelaku Aksi Teror di Makassar Merakit Bom Melalui Online Training
"Keadilan sudah tiba ditempatnya. Pelajaran untuk para begal, bahwa uang dan kekuasaan tidak serta merta bisa memasung hukum dan mengangkangi demokrasi. Catat itu," tulis akun pribadinya @hincapandjaitan dikutip Galamedia dari twitter Rabu 31 Maret 2021.***
