Politisi PKS Ini Minta Perusahaan Pelat Merah Tak Berbisnis Vaksin

- 31 Maret 2021, 15:01 WIB
lustrasi Vaksin / pexels
lustrasi Vaksin / pexels /

GALAMEDIA – Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PKS, Nevi Zuairina meminta Perusahaan pelat Merah yakni Bio Farma, Kimia Farma dan Indo Farma untuk tidak mengutamakan bisnis vaksin belaka kepada rakyat Indonesia.

Permintaan ini disampaikan pada pertemuan dengar pendapat Komisi VI DPR RI dengan Direktur Utama Bio Farma, Kimia Farma dan Indo Farma.

Hal tersebut disebabkan karena pemerintah sudah membuat peta jalan atau Road Map perihal penyuntikan vaksin Covid-19, dimana warga dan pelaku ekonomi masuk ke dalam penyuntikan vaksin sesi ketiga, sesudah pekerja sektor publik dan warga lanjut usia.

“Saya meminta agar pemerintah dan seluruh instrumen pengendali covid-19 termasuk BUMN Farmasi untuk fokus pada efikasi vaksin sinovac, vaksin nusantara dan vaksin gotong royong. Dan yang paling penting adalah negara jangan sampai berbisnis vaksin ini dimana rakyat Indonesia sebagai pasarnya”, ujar Nevi yang dikutip Galamedia dari laman fraksi.pks.id, 31 Maret 2021.

Baca Juga: Pakar Duga Ada Obsesi Pemerintah Teroriskan FPI, Refly: Jelaskan, Jangan Sampai Keterlibatan Dibuat-buat!

Nevi menjelaskan tujuan dilakukannya program vaksinasi ialah untuk menekan angka penyebaran dan kematian masyarakat akibat wabah Covid-19, dengan membuat perlindungan untuk kelompok warga yang mempunyai resiko infeksi atau terpengaruh Covid-19 yang tinggi seperti warga lanjut usia, petugas layanan publik, dan tenaga medis.

Kemudian politisi PKS ini mempersoalkan perihal pemerintah dan Holding BUMN farmasi yang telah membuat mekanisme pendataan, distribusi, implementasi, dan edukasi vaksinasi yang benar untuk masyarakat Indonesia.

Menurutnya, mekanisme ini seharusnya memiliki sifat yang terbuka dan bisa dijangkau oleh masyarakat, sehingga mereka dapat mengetahui perkembangan vaksinasi dengan baik dan benar.

“Saya masih belum melihat bahwa pemerintah hingga saat ini memberi kejelasan terkait status penerima vaksin gotong royong. Bagaimana arah kebijakan pemerintah terkait rencana vaksin Gotong Royong harus jelas dulu. Jika pemberian vaksin gotong royong hanya ditujukan kepada karyawan, maka seharusnya karyawan menerima vaksin secara gratis dari perusahaannya. Lantas bagaimana dengan keluarganya?,” tanya Nevi.

Halaman:

Editor: Kiki Kurnia


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Pemilu di Daerah

x