Network
"Sekalipun ketentuan undang-undang dibolehkan kita menyuarakan, menyampaikan aspirasi termasuk melakukan demo di manapun, termasuk di balai kota tapi mohon adik-adik yang saya sayangi, yang saya cintai agar bicara sesuai fakta dan datanya. Jangan asal bicara apalagi bicara korupsi harus hati-hati," ujarnya.
Massa HMI-MPO tersebut datang di depan pintu gerbang Balai Kota Selasa, 6 April 2021, pukul 13.00 WIB.
Massa tersebut membawa berbagai spanduk yang berisi desakan lembaga anti rasuah untuk memeriksa kemungkinan keterlibatan Anies dalam kasus pengadaan lahan Sarana Jaya dan pengadaan alat fitnes GOR Jakarta Barat.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 8 April 2021: Dapat Izin dari Mama Rosa, Akhirnya Aladin On The Way!
"Kami HMI-MPO cabang se-Jakarta mendesak KPK segera menelusuri Gubernur Anies Baswedan dalam kasus korupsi pengadaan lahan rumah DP Rp0 dan korupsi pengadaan alat fitnes GOR Jakbar. Kami minta Gubernur Anies bertanggung jawab atas dua kasus itu," kata Koordinator Aksi Audi Hafiz Basri di Balai Kota Jakarta, Selasa, 6 April 2021.
Audi juga menyebut mereka mendesak KPK menyelesaikan dua kasus korupsi yang menyeret Yoory Corneles Pinontoan Dirut Sarana Jaya, Taufik Gumilar eks Sekretaris Dispora DKI Jakarta, Heru Haryanto eks Kabid Sapras Dispora DKI untuk diberiksa.
Selain itu, nama Suwasti mantan Kasubag TUP UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar, dan Marjuk pejabat Pengendali teknis kegiatan pengadaan alat fitnes di UPT GOR Gelanggang Remaja Jakbar juga disebutkan pada saat unjuk rasa tersebut berlangsung.
Pihak HMI-MPO cabang se-Jakarta juga menyatakan segala bentuk perencanaan APBD DKI Jakarta harus transparan dan akuntabel.
"Apabila tuntutan kami dalam pernyataan sikap ini tidak ditindaklanjuti dan diindahkan oleh Pemprov DKI, maka kami akan kembali melakukan aksi dengan massa lebih banyak," tutur Audi.***
