Network
GALAMEDIA - Ketua Umum Pro Demokrasi (ProDEM) Iwan Sumule angkat suara ihwal kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mengeluarkan Keppres terkait penagihan utang BLBI senilai Rp108 triliun.
Bersama dengan Keppres yang telah dikeluarkan oleh Jokowi terkait BLBI, telah dibentuk pula Satuan Tugas (Satgas) atau tim untuk menagih aset fantastis itu.
Iwan Sumule menyoal terkait kebijakan Jokowi tersebut yang justru sebelumnya para tersangka kasus BLBI telah di SP3 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
"Presiden @jokowi keluarkan Keppres dan bentuk Satgas tagih utang BLBI. Karena pengemplang BLBI malah diberi kebebasan," ujarnya dalam akun Twitter @KetumProDEMnew Minggu, 11 April 2021.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 11 April 2021: Tak Butuh Waktu Lama, Al dan Andin Akan Beri Mama Rosa Cucu
Masih dalam unggahan yang sama, ia mengungkit soal uang Rp11 triliun yang sebelumnya pernah diungkapkan oleh Jokowi.
"Uang 11 Ribu Triliun pun yang pernah diungkap @jokowi tak jelas juntrungannya sampai saat ini," lanjutnya.
Bahkan, ia menyebut bahwa kebijakan Jokowi ini adalah kebijakan yang tidak jelas.
"Negara akan bangkrut, tapi masih saja halu, kebijakan tak jelas," tandasnya.
