Network
GALAMEDIA - Sejak diumumkannya Novel Baswedan dan 75 orang lainnya tidak lulus tes wawasan kebangsaan, KPK kini menjadi sorotan publik.
Bukan hanya politisi, Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO) Universitas Andalas Feri Amsari pun menilai ada yang janggal dalam tes tersebut.
Dalam keterangannya, Feri mengaku telah menerima informasi terkait pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan terhadap pegawai KPK yang dinilai janggal.
Baca Juga: Novel Baswedan Dipecat, Rocky Gerung: Inilah Monumen Kedunguan, KPK Membutakan Dirinya Sendiri!
Tes wawasan kebangsaan merupakan bagian dari proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).
"Tes berisi hal yang janggal dan mengada-ada," kata Feri dalam keterangannya di Jakarta seperti dikutip Galamedia dari Antara, Rabu (5 Mei 2021).
Sebagai contoh, kata dia, pertanyaan terkait Front Pembela Islam (FPI) dan pendapat pegawai terhadap program pemerintah.
Baca Juga: Beasiswa LPDP 2021 Resmi Dibuka, Berikut Jadwal Pendaftaran dan Cara Daftar
"Padahal pegawai tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik dan mereka tidak boleh menunjukkan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi," ujarnya.
Ia menyatakan tes tersebut tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan.
Kedua terkait Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena tidak terdapat ketentuan mengenai tes alih status.
Baca Juga: Manchester City Lolos ke Final Liga Champions Usai Taklukan PSG
"Keinginan tes lebih banyak dari kehendak Pimpinan KPK melalui peraturan komisi sehingga secara administrasi bermasalah," katanya.
Sebelumnya, beredar informasi bahwa puluhan pegawai KPK tidak lolos tes wawasan kebangsaan, termasuk penyidik senior KPK Novel Baswedan dan kepala satuan tugas (kasatgas) lainnya.
Novel juga telah mendengar informasi perihal puluhan pegawai KPK, termasuk dirinya, tidak lolos tes wawasan kebangsaan.
"Ya benar, saya dengar info tersebut," kata Novel.
Menanggapi hal tersebut, ia menganggap ada upaya menyingkirkan orang-orang berintegritas dari KPK.
Baca Juga: Simak Jadwal Imsakiyah, Solat dan Buka Puasa di Wilayah Bandung dan Sekitarnya Rabu 5 Mei 2021
"Upaya untuk menyingkirkan orang-orang yang berintegritas dari KPK adalah upaya lama yang terus dilakukan. Bila info tersebut benar, tentu saya terkejut karena baru kali ini upaya tersebut justru dilakukan oleh Pimpinan KPK sendiri," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, KPK segera mengumumkan hasil tes wawasan kebangsaan pegawainya dalam proses alih status menjadi ASN sebagai bentuk transparansi.
Baca Juga: Nekat Mudik, Tenaga Kesehatan Siapkan Swab Antigen di Posko Kesehatan Cukang Monteng Kamojang
"Saat ini, hasil penilaian assessment TWK (tes wawasan kebangsaan) tersebut masih tersegel dan disimpan aman di Gedung Merah Putih KPK dan akan diumumkan dalam waktu dekat sebagai bentuk transparansi kepada seluruh pemangku kepentingan KPK," kata Sekjen KPK Cahya H. Harefa.
KPK sendiri sudah mendapat hasil tes wawasan kebangsaan tersebut dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) bertempat di Gedung Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Selasa 27 April 2021.***
