Network
GALAMEDIA – Pakar Hukum Tata Negaram Refly Harun turut menanggapi pernyataan dari Dewi Tanjung.
Sebelumnya, politikus asal PDIP itu menyatakan dinonaktifkannya Novel Baswedan Cs merupakan salah satu azab Allah SWT terhadap orang-orang zalim.
Dewi juga menyebut nama Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang dinilainya akan mendapatkan hal serupa.
Menurut Refly, orang seperti Dewi Tanjung selalu memberikan perspektif terbalik dari apa yang diperjuangkan masyarakat.
"Luar biasa orang yang ngomong ini ya. Kalau kita lihat, ya apa boleh buat terpaksa saya menyebut nama, Dewi Tanjung, Denny Siregar selalu memberikan perspektif yang terbalik dari apa yang diperjuangkan masyarakat sipil," ujar Refly.
Karena apapun tindakan pemerintah, kata Refly, akan mereka anggap benar.
"Karena bagi mereka adalah apapun tindakan pemerintah harus dianggap benar, walaupun tindakan tersebut mengarah kepada pelemahan KPK," kata dia.
Lebih lanjut, Refly lalu menyebut alasannya adalah selalu mengarah pada Anies Baswedan
“Lalu biasanya dicari alasannya yaitu the common enemy-nya adalah Gubernur DKI, Anies Baswedan,” pungkasnya.
Jadi dalam hal ini, menurut Refly, cara berpikir Dewi ini politis tidak paradigmatis.
“Jadi dalam konteks ini, cara berpikirnya ya memang sangat tidak paradigmatis (melainkan) politis, yang penting ada the common enemy nya yaitu, Anies Baswedan, kira-kira begitu,” sambung advokat satu ini.
Kemudian Refly membahas kembali soal pelemahan KPK.
“Kemudian, pemberantasan korupsi. Nah ini yang tidak dilakukan secara baik, ketika ada KPK kita banyak berharap kepada KPK. Tapi (saat ini) KPK dimusuhi di mana-mana. Terutama dimusuhi oleh mereka yang berkuasa,” katanya.
Menurut Refly KPK telah dimusuhi berbagai pihak bahkan oleh Presiden Jokowi.
“Baik di cabang kekuasaan eksekutif maupun legislatif. Termasuk Presiden Jokowi sendiri seolah-olah menjadikan KPK sebagai duri dalam daging pemerintahannya, sehingga alih-alih mau diperkuat malah diperlemah,” imbuhnya.
Baca Juga: Israel Serang Palestina, PresidenTurki Erdogan Hubungi 19 Presiden Hingga Peringatkan PBB dan OKI
Refly lalu mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan pemberantasan korupsi.
“Jadi marilah dalam melakukan atau berpartisipasi dalam pemberantasan korupsi, kita bertindak proforsional dan bertindak partisipatif. Jangan sampai pemberantasan korupsi pun kemudian dibawa kepada wilayah dukung mendukung pemerintahan,” jelasnya.
Saat ini, kata Refly, mereka yang pro pemerintahan Jokowi akan mudah melimpahkan kesalahan pada Anies.
“Sekarang ini kalau mereka yang pro pemerintahan Jokowi dengan santainya akan mengatakan kesalahan semua ada pada DKI yaitu Anies Baswedan,” ucapnya lagi.***
