Network
GALAMEDIA – Moeldoko selaku Kepala Staf Kepresidenan menyampaikan bahwa tes wawasan kebangsaan (TWK) tidak hanya dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam proses pergantian status kepegawaian menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), tapi juga dilakukan lembaga lainnya.
Di antaranya ada juga yang tidak lolos penilaian KPK seperti yang dialami 75 pegawai KPK. Bahkan BPIP kata Moeldoko, pernah menggelar TWK. Lebih lanjut Moeldoko mempertanyakan kenapa KPK begitu diributkan.
“Pernah terjadi seperti itu kondisinya, bahkan di BPIP, juga ada begitu TWK, mereka tidak lolos. Kenapa itu tidak ribut? Kenapa yang KPK begitu diributkan, itu,” ucap Moeldoko kepada wartawan, Rabu 26 Mei 2021.
Baca Juga: Rizal Ramli Sindir Pemerintahan Jokowi : Pidatonya ‘Roket’ Hasilnya ‘Tekor’
Menurut Moeldoko, TWK mestinya dilihat sebagai bentuk dari penguatan wawasan kebangsaan setiap pegawai pemerintah. Selama ini pun aspek tersebut terus berjalan dalam proses peralihan pegawai sebagai ASN. Tidak hanya di KPK, namun juga lembaga hingga BUMN.
Dalam hal ini, pihak KSP merekomendasikan untuk melibatkan NU dan Muhammadiyah terkait mekanisme TWK.
“Begitu pula dengan mekanisme tes wawasan kebangsaan yang jadi perdebatan, harus dipastikan disusun dengan lebih baik. KSP dalam hal ini merekomendasikan untuk juga melibatkan NU dan Muhammadiyah yang telah teruji mampu merajut simbol kebangsaan dan kebhinekaan Indonesia,” pungkasnya.
Baca Juga: Perankan Sisca dalam Sinetron Badai Pasti Berlalu, Ini Potret dan Perjalanan Karier Michelle Ziudith
Persoalan wawasan kebangsaan menurut Moeldoko, bisa naik turun karena ancamannya juga semakin keras.
