Network
GALAMEDIA – Polemik penonaktifan 75 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena tidak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) masih terus berlanjut. Baru-baru ini, pegawai KPK lantas melakukan demo terkait hal tersebut.
Demo itu dilakukan pegawai KPK yang meminta penundaan pelantikan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada 1 Juni 2021 mendatang. Jumlah pegawai KPK yang melakukan demo ini diklaim terus bertambah hingga mencapai 693 orang.
Pengamat politik sekaligus ahli filsuf, Rocky Gerung turut mengomentari permasalahan ini. Rocky mengatakan, akhirnya bangsa Indonesia sampai di ujung misteri KPK.
Baca Juga: Ace Hasan Dukung 'Kesetaraan' Anggaran Pendidikan di Bawah Kemenag dan Kemendikbud
"Ya akhirnya kita tiba pada ujung dari misteri ini yang dulu diliputi segala macam isu dan berujung pada isu Taliban," tuturnya dikutip melalui YouTube Rocky Gerung Official, Senin, 31 Mei 2021.
Rocky menilai, seluruh persoalan di KPK memang ada upaya divide et impera, untuk memecah belah karyawan maupun bangsa.
"Sekarang isu itu hilang, jadi akal sehat akhirnya menemukan bahwa seluruh persoalan di KPK itu memang ada upaya untuk divide et impera tuh. Upaya memecah belah persatuan karyawan, bahkan persatuan bangsa itu," terangnya.
Lebih lanjut, ahli filsuf ini menganggap, kekuasaan juga memang berkehendak buruk terhadap KPK.
Baca Juga: Fahri Hamzah Layangkan Surat Terbuka kepada Pegawai KPK yang Tidak Lolos TWK, Begini Isinya
"Jadi saya menganggap bahwa satu hari lagi, ukuran ini akan jadi parameter utama untuk membuktikkan bahwa kekuasaan memang berkehendak buruk terhadap KPK, nah kontras itu yang terlihat," sambungnya.
Menurut Rocky, KPK itu berbeda dengan lembaga lain karena memiliki moral yang disebut kolektif kolegial.
Kolektif kolegial adalah istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan para pihak yang berkepentingan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan melalui mekanisme yang ditempuh.
"Kalau departemen lain mungkin jika ingin dipecah belah karyawannya itu dengan mudah, ditakut-takuti untuk tidak dilantik, tidak naik pangkat. Tapi KPK ini punya satu kimia moral yang lain yang disebut kolektif kolegial," jelasnya.
Baca Juga: UNIPI dan RayCorp Jalin Kerja Sama Program Campuspreneur
Hal itu yang menurut Rocky dilupakan pimpinan KPK maupun presiden.
"Jadi itu yang dilupakan oleh pimpinan KPK dan presiden bahwa kekuatan moral itu membeku menjadi gumpalan energi akhirnya," imbuhnya.
Pelantikan, kata Rocky, hanya sebuah acara seremonial sehingga bisa ditunda karena ada penghormatan pada rekan KPK yang tidak dilantik.
"Kan pelantikan cuma seremonial, apa susahnya ditunda? Karena energi moralnya masih dikonsolidasikan, supaya ada penghormatan juga pada mereka yang bertoleransi dengan teman-teman mereka yang tidak dilantik," terangnya.***
