Network
Namun demikian, terkait dengan munculnya angka Rp1.760 triliun tersbut, pihak Kementerian Pertahanan telah membantah.
Kemenhan membantah adanya isu pengadaan alutsista yang disebut-sebut sebesar Rp 1.769 triliun dengan skema utang luar negeri yang ada dalam rancangan Perpres Tentang Pemenuhan Kebutuhan Alpalhankam (Alat Peralatan Pertahanan dan Keamanan) Kemhan dan TNI tahun 2020-2024.
Baca Juga: Tanggapi Polemik UAH dan Eko Kuntadhi, Mustofa Nahrawardaya Kutip Satu Ayat dalam Al-Qur'an
Direktur Jenderal Strategi Pertahanan (Strahan) Kemhan Mayjen TNI Rodon Pedrason mengatakan angka yang ada di dokumen rancangan perpres yang beredar tersebut tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya karena proses pembahasan masih berjalan.
"Apa yang tertera di dokumen yang beredar belum dapat dikonfirmasi. Pemerintah masih dalam proses perencanaan perpres. Prosesnya masih berjalan. Mari ditunggu," kata Rodon dalam keterangan tertulis, Sabtu, 30 Mei 2021 yang lalu.
Rancangan Perpres tersebut beredar belakangan setelah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menyatakan tengah menyiapkan masterplan alpalhankam selama 25 tahun yang ditugaskan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Berdasarkan draf yang beredar, Perpres itu merupakan tindak lanjut rencana strategis khusus 2020-2024.
Dalam dokumen itu disebutkan untuk memenuhi kebutuhan pendanaan sebesar sekitar Rp1,760 triliun. Rencananya, pengadaan alat-alat tersebut dijalankan hingga 2044 mendatang.
Rodon mengatakan bahwa untuk memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan dan memodernisasi alutsista, diperlukan pembiayaan yang mahal. Alutsista itu sendiri akan dipakai oleh TNI untuk menjaga kedaulatan negara dan keselamatan bangsa dalam jangka waktu yang lama.
