Network
GALAMEDIA – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir mengusulkan anggaran tambahan untuk kementriannya di rapat kerja dengan Komisi VI DPR.
Tak tanggung-tanggung dana yang diusulkan oleh Erick Thohir mencapai Rp33,34 miliar dan dengan ini maka anggaran Kementrian BUMN di tahun depan mencapai Rp244,8 miliar.
Tertuang dalam Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Bappenas nomor S361/MK02/2021 dan B238/M.PPN/D.8/PP.04.02/04/2021 tertanggal 29 April 2021, kementrian BUMN mendapatkan Rp208.2 miliar untuk 2022 mendatang.
Baca Juga: MUI Kota CImahi: Keputusan Pemerintah Meniadakan Haji Tahun Ini Sudah Tepat
Erick menjelaskan, dana tambahan tersebut dibutuhkan untuk keperluan merenovasi gedung Kementrian BUMN karena menurut dia, gedung BUMN sudah cukup tua.
“Kalau kita lihat memang sebagai catatan terbesar memang gedung yang sekarang kami tempati sendiri sudah cukup tua. Karena itu memang kita mengusulkan ada tambahan perbaikan di gedung,” katanya dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis, 4 Juni 2021.
Tak hanya renovasi, penambahan anggaran juga akan digunakan untuk membangun lift barang yang harganya mencapai Rp2 miliar.
Baca Juga: Indonesia vs Thailand, Gol Evan Dimas Bikin Skuat Garuda Raih Poin Perdana
Angka itu didapatkan dari hasil audit bahwa lift barang sudah tidak berfungsi, sehingga perlu dilakukan penggantian.
Lebih lanjut, Erick memaparkan, ia akan membangun panel surya atat gedung seharga Rp6 miliar, sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi efek rumah kaca.
Dana lain sebesar Rp8.2 miliar menurut pemaparan Erick, akan dialokasikan untuk pembangunan aplikasi project management office dan portfolio management agar database BUMN lebih tertata.
Lalu dana Rp14.1 miliar juga akan digunakan untuk implementasi smart building.
Baca Juga: Sinopsis Buku Harian Seorang Istri 4 Juni 2021: Akhirnya! Nana Hamil Muda? Mia Tahu Kebenaran Nana
Tak hanya itu, usulan tambahan anggaran juga untuk inventarisasi aset berupa tanah bermasalah senilai Rp0,5 miliar dan terkait kantor akuntan publik (KAP) BUMN sebesar Rp2 miliar.
Serta Rp500 juta dana ditujukan untuk Gerakan Masyarakat (Germas), yakni melalui dukungan implementasi gerakan masyarakat hidup sehat di lingkup Kementerian BUMN.
Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VI DPR, Evita Nursanty mengatakan, ia tidak mempermasalahkan pagu indikatif anggaran Kementrian BUMN karena nilainya tergolong kecil.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 4 Juni 2021 : Tau Rahasia Elsa, Andin Syok dan Kandungannya Bermasalah!
“Memang dari aspek anggaran tidak ada yang perlu dibicarakan, wong anggarannya kecil banget. Permintaan tambahnya juga seperti bercanda, kecil banget,” dalam rapat itu. ***
