Network
GALAMEDIA - Dibatalkannya pemberangkatan calon jemaah haji asal Indonesia di tahun 2021 ini masih mengundang beragam reaksi. Ketua Komisi Hukum dan HAM MUI, DR. H. Deding Ishak ikut angkat bicara.
Ia mengharapkan kepada pemerintah, DPR RI dan BPKH (Badan Pengelola Keuangan Haji) harus satu suara sekaligus satu langkah dalam mengeluarkan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun 2021/1442 H.
"Jangan sampai membingungkan umat, calon jemaah haji asal Indonesia. Mengingat, pemerintah, DPR RI, dan BPKH berbeda dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat terkait penyelenggaraan haji tersebut," tegas Dedi, Sabtu, 5 Juni 2021.
"Berikan penjelasan kepada publik yang jelas dan tegas, apakah tetap pembatalan keberangkatan jemaah haji tahun 2021 sebagaimana disampaikan pemerintah pusat melalui Menteri Agama RI bersama Ketua Komisi VIII dan MUI beserta BPKH, meskipun ada surat dari Dubes Arab Saudia yang sudah menyampaikan bantahan informasi pembatalan tersebut," paparnya.
Baca Juga: Ridwan Kamil 'Disingkirkan' AHY dan Sandiaga Uno, Prabowo Teratas Survei Lima Nama Capres Terkuat
Deding meminta pemerintah untuk tidak ngambang saat memberikan informasi. "Tanpa penjelasan sehingga membingungkan umat khususnya calon jemaah haji," imbuh Ketua STAI Al Jawami ini.
Deding berharap dengan kejadian ini hendaknya pemerintah mengambil pelajaran sekaligus hikmah dengan dua tahun ketidakberangkatan jemaah haji asal Indonesia ke Arab Saudi.
"Khususnya untuk lebih meningkatkan hubungan dan kerjasama, baik aspek diplomasi, manajemen dan teknis penyelenggaran haji antara Pemerintah Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi khususnya dengan Kedubes Arab Saudi di Indonesia. Mudah-mudahan tahun 2022 jauh lebih siap," tuturnya.
Deding pun kembali mengungkapkan, dengan berbedanya pandangan atau pendapat serta informasi yang disampaikan Menteri Agama RI dan DPR RI terkait keberangkatan haji 2021 itu, membingungkan para calon jemaah haji.
