Akibatnya, gas LPG 3 kg menjadi barang langka dan masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah pun terpaksa beralih ke gas LPG berwarna biru yang tidak disubsidi oleh pemerintah.
“Barang jadi langka. Akhirnya rakyat miskin terpaksa beli tabung gas biru juga,” ungkap To’pe Rendusara.
Baca Juga: Waduh, Jasa Rumah Sakit Bersalin Bakal Kena PPN, Biaya Melahirkan Kian Melambung
Maka dari itu, To’pe Rendusara menegaskan bahwa rezim Presiden Jokowi untuk tidak perlu menjadikan PPN Sembako sebagai alat politik untuk hati masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah.
Menurutnya, polemik LPG 3 kg tersebut telah menunjukkan kegagalan rezim Presiden Jokowi dalam upaya memisahkan masyarakat kalangan atas dengan kalangan bawah.
“Udah banyak contoh sok-sokaan misahin si kaya dan si miskin soal pajak (PPN Sembako). Ada yang berhasil? Kagak,” tegas To’pe Rendusara.
Di samping itu, To’pe Rendusara juga mengingatkan rezim Presiden Jokowi perihal implementasi Tax Amnesty.
“Tax Amnesty apa kabar? Berak sekebon,” tandasnya.***