Network
GALAMEDIA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan mengusut dugaan korupsi megaproyek di DPRD Jawa Barat.
Saat ini, KPK pun tengah memproses satu kasus di DPRD Jabar, berkaitan dengan sejumlah proyek pekerjaan di Kabupaten Indramayu. Kasus ini menyerat tiga nama anggota DPRD Jabar.
Ahli hukum dari Unikom, Musa Darwin Pane ikut angkat suara menyikapi rencana KPK mengungkap dugaan korupsi tersebut.
Ia mendesak KPK agar tak hanya mengungkap bobrok di legislatif, namun juga mengorek keterlibatan pihak eksekutif.
"Saya sangat setuju jika KPK mengusut dugaan korupsi megaproyek di DPRD. Namun dengan catatan, penegakkan hukum harus berkeadilan. KPK harus memeriksa pihak eksekutif," terang Musa saat dihubungi wartawan, Selasa 15 Juni 2021.
Baca Juga: Kasus Covid-19 Jakarta Meningkat 50 Persen, Anies Baswedan Ingatkan Fase Genting Bisa Terjadi Lagi
Dikatakan Musa, dalam perkara korupsi, termasuk dugaan yang terjadi di DPRD Jabar, keterlibatan eksekutif sangat dimungkinkan.
Sehingga, lanjutnya, KPK perlu cermat untuk mengusut kasus itu. Apalagi KPK sudah memiliki bahan-bahan yang menguatkan dari kasus yang saat ini tengah ditangani.
"Dalam perkara korupsi itu, kemungkinan besar ada dua oknum yang saling bekerjasama di antara eksekutif dan legislatif. KPK harus adil, cermat memeriksa semua pihak terkait," tegasnya.
"Pihak-pihak yang terlibat termasuk apabila ada dari pihak lingkungan gubernur, maka harus dimintai juga keterangannya," tambah Musa.
