Network
GALAMEDIA - Menyusul angka terkonfirmasi positif Covid-19 yang kian melejit, hingga data terakhir mencapai 158 kasus, Pemerintah Kabupaten Sumedang terpaksa memperketat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Kebijakan itu dituangkan melalui Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 61 Tahun 2021.
"Perbup ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Mendagri Nomor 13 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa/Kelurahan," kata Bupati Sumedang, H. Dony Ahmad Munir, Jumat, 18 Juni 2021.
Baca Juga: Terkait Pembongkaran Jalur Sepeda di DKI Jakarta, Fadli Zon: Sudah Bagus Jangan Dibongkar
"Acuan lainnya juga berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 443/Kep306-Hukham/2021 tentang hal yang sama. Disamping tentunya yang menjadi pertimbangan lainnya, bahwa angka terkonfirmasi positif Covid-19 di Sumedang, cukup tinggi, yakni data terakhir mencapaib158 kasus," tuturnya.
Perbup 61 juga mengatur tentang tempat bekerja di kantor hanya 25 persen dan sisanya bekerja dari rumah (work from home) 75 persen.
Secara tegas Bupati melarang karyawan yang bekerja di rumah untuk melakukan mobilisasi ke daerah lain. Dan hal itu diatur pada pasal 4 ayat 2 huruf c Perbup 61.
Baca Juga: Gun Romli Soroti Pernyataan HRS Belum Pantas Disebut Imam Besar: Pengakuan yang Jujur
"Sedangkan untuk sekolah, pondok pesantren dan lembaga pendidikan lainnya, melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online dan luring atau off line dengan peenerapan protokol kesehatan secara lebih ketat," ujarnya.
