GALAMEDIA - Rezim Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini terkesan kerap membagi-bagikan jabatan kepada sejumlah pendukung Jokowi-Ma'ruf Amin.
Hal tersebut menjadi sorotan Ormas Islam, khususnya PP Muhammadiyah.
Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum HAM dan Kebijakan Publik, Busyro Muqoddas menyatakan jabatan itu banyak diberikan kepada orang-orang di lingkaran pendukung saat Pilpres 2014 dan 2019.
Padahal, menurutnya, saat ini banyak pembagian jabatan yang melanggar prinsip pekerjaan itu sendiri.
"Jabatan-jabatan yang terkait dengan fasilitas kenegaraan yang melanggar prinsip the right man on the right job. Ya komisaris-komisaris dan sejenisnya itu," kata Busyro saat menjadi pembicara di acara diskusi Agenda Mendesak Penguatan KPK yang digelar secara virtual, Sabtu, 19 Juni 2021.
Baca Juga: Qodari Ngotot Satukan Jokowi-Prabowo pada Pilpres 2024, Para Pendukung Jokowi Kompak Menolak!
Disebutkan, jabatan komisaris-komisaris ini justru banyak diberikan kepada orang-orang yang tidak memiliki kapasitas di bidang tersebut.
Bahkan ia tak ragu menyebut hal ini sebagai mainan untuk meraup dukungan di 2024.
"Itu hanya mainan-mainan saja bagi mereka yang diharapkan akan mendukung pada 2024 mendatang dan bagi mereka yang kemarin sudah berjasa sebagai jongos-jongos politik pada periode pemilu lalu," sebutnya.