Network
GALAMEDIA - Di tengah kembali mencuatnya isu Presiden Joko Widodo (Jokowi) tiga periode, sebuah investigasi mengungkapkan bahwa ada sejumlah menteri dan eks pejabat yang berada dibalik skenario tersebut.
Orang dekat Jokowi disebut-sebut tengah merancang sebuah skenario agar masa jabatan Presiden dimungkinkan untuk lebih dari dua periode.
Dikatakan bahwa skenario yang digulirkan oleh sejumlah menteri dan eks pejabat itu salah satunya dengan melakukan amandemen terhadap UUD 1945.
Informasi tersebut lantas mendapat tanggapan dari ekonom senior yang juga sempat menjabat Menteri Koordinator (Menko) Kemaritiman era Jokowi, Rizal Ramli.
Baca Juga: Percepat Target Herd Immunity, Pemda Jabar Akselerasi Vaksinasi Covid-19
Rizal Ramli mengungkapkan bahwa gejala serupa juga pernah dialami oleh Presiden Indonesia kedua, Soeharto.
Dikatakan Rizal Ramli bahwa pada 1997 Soeharto sebenarnya sudah enggak menjadi Presiden.
"Akhir 1997, Soeharto sudah tidak ingin jadi Presiden lagi 1998 karena sudah TOP (Tua, Ompong Peot)," kata Rizal Ramli dikutip dari akun Twitter-nya @RamliRizal Sennin, 21 Juni 2021.
Namun, karena desakan orang-orang terdekatnya akhirnya Soeharto bersedia dan akhirnya jatuh tak lama setelah terpilih.
"Tapi penjilat-penjilat di sekitar Soeharto termasuk Harmoko, membujuk Soeharto maju lagi. Buntutnya Soeharto jatuh sebulan setelah terpilih kembali, terjerembab. Para penjilatnya kabur," pungkas Rizal Ramli.
Seperti diketahui, isu Jokowi tiga periode kembali mencuat menyusul peresmian Seknas Jokowi-Prabowo (JokPro) pada Sabtu, 19 Juni 2021 kemarin.
Tak tanggung-tanggung, komunitas JokPro yang salah satunya diinisiasi oleh pengamat politik Muhammad Qodari ini mendukung bersatunya Jokowi dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto.
Baca Juga: Cucu Jokowi Jan Ethes Ikut Terseret Polemik Film 'Nussa' yang Disebut Eko Kuntadhi Kampanyekan Taliban
Qodari yang dalam komunitas tersebut menjabat penasihat mengklaim bahwa gagasan mempersatukan rival dua kali Pilpres itu untuk menghentikan polarisasi yang terjadi.
Ia menyebut bahwa dengan bersatunya Jokowi dan Prabowo sebagai Presiden dan Wakil Presiden, ketegangan yang muncul sejak Pilpres 2014 dan 2019 akan berakhir.***
