Sudjiwo Tedjo: Rakyat Biayai Pemimpin, Kenapa Timbal Baliknya Tidak Bisa Membiayai Saat Lockdown Dibutuhkan?

- 24 Juni 2021, 09:30 WIB
 Budayawan Sudjiwo Tedjo.
Budayawan Sudjiwo Tedjo. /Twitter.com/@sudjiwotedjo

GALAMEDIA - Kasus penularan Covid-19 di Indonesia terus mengalami peningkatan belakangan ini.

Ketersediaan tempat tidur rumah sakit di beberapa daerah khususnya di Pulau Jawa bahkan terus menipis.

Imbas lonjakan kasus seperti  di Jawa Barat, DKI Jakarta, Yogyakarta dan Jawa Timur hingga Jawa Tengah, desakan untuk penguncian wilayah atau lockdown sempat menyeruak.

Baca Juga: Simak 5 Kegiatan yang Dapat Lemahkan Imun Tubuh dan Mudah Terserang Covid-19

Beberapa pakar kesehatan menyarankan lockdown saat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dinilai tidak efektif.

Namun beberapa daerah justru enggan melakukan kebijakan lockdown lantaran kemampuan anggaran yang tidak memungkinkan.

Hal demikian terjadi di Yogyakarta di mana Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Sultan Hamengku Buwono X memastikan wilayahnya tak memberlakukan lockdown.

Baca Juga: TERBARU! Harga Emas Hari Ini Kamis 24 Juni 2021 di Pegadaian: Antam Turun Lagi

Sultan menyatakan jika harus memberlakukan lockdown, sangat berat bagi pemerintah.

Sebab Pemda DIY harus mengganti pendapatan dari larangan berjualan kecuali apotek, toko obat, dan supermarket.

"Enggak ada kalimat lockdown. Saya enggak kuat untuk ngragati (membiayai) rakyat sak Yogya."

"Keputusannya tetap PPKM, di mana konsekuensinya jangan pernah mengatakan lockdown, totally close, yang buka hanya apotek, toko obat dan supermarket. Pemerintah ganti duit. Kita enggak kuat," katanya, Senin (21 Juni 2021).

Baca Juga: Ulang tahun ke-40, Intip Gaya Joe Taslim yang Kian Memesona

Ungkapan senada juga disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil.

Pria yang biasa disapa Emil itu mengatakan anggaran di Jawa Barat sudah tidak ada jika lockdown dilakukan.

"Dan kami dari Jabar anggaran memang sudah tidak ada. Jadi kalaupun itu diadakan, maka dukungan logistik dari pusat harus betul sudah siap baru kami akan terapkan di Jawa Barat," ujarnya, Senin (21 Juni 2021).

Baca Juga: Ferdinand Hutahaean Sebut Anies Baswedan Lebih Cocok Jadi Pujangga Bukan Gubernur

Tidak hanya itu, pemerintah juga enggan melakukannya. Pemerintah pusat telah resmi kembali memberlakukan PPKM dengan pengetatan.

“Pemerintah telah mempelajari berbagai opsi penanganan Covid-19 dengan memperhitungkan kondisi ekonomi, kondisi sosial, kondisi politik di negara kita Indonesia, dan juga pengalaman-pengalaman dari negara lain," kata Presiden Joko Widodo saat konferensi pers Rabu (23 Juni 2021).

"Dan, pemerintah telah memutuskan PPKM Mikro masih menjadi kebijakan yang paling tepat untuk menghentikan laju penularan Covid-19 hingga ke tingkat desa atau langsung ke akar masalah, yaitu komunitas,” ujarnya.

Baca Juga: Jokowi Sentil Perdebatan Soal Lockdown dan PPKM Mikro: Keduanya Sama, Jangan Dipertentangkan!

Berkaitan dengan itu, budayawan Sudjiwo Tedjo melalui cuitannya di Twitter memberikan tanggapan.

Sudjiwo Tedjo seolah mempertanyakan pemerintah yang enggan melakukan lockdown  dengan alasan anggaran. Padahal rakyat bisa membiayai pemimpin sejak ‘biaya kelahiran’ mulai dari pilkada hingga pilpres.

"Rakyat bisa membiayai para pemimpin sejak biaya kelahiran mereka via Pilpres/Pilkada/Pileg dan lain-lain sampai menggajinya, menunjangnya dan lain-lain," cuit Sudjiwo Tedjo seperti dikutip Galamedia, Kamis (24 Juni 2021).

Baca Juga: Jokowi Sentil Perdebatan Soal Lockdown dan PPKM Mikro: Keduanya Sama, Jangan Dipertentangkan!

Namun sebaliknya, pemimpin justru mengatakan tidak bisa membiayai rakyat saat lockdown dibutuhkan.

"Kenapa timbal baliknya para pemimpin tidak bisa membiayai rakyat jika lockdown dibutuhkan," tanyanya.

"Adakah yang keliru dalam penalaran/alur logikaku?," tandasnya.***

Editor: Mia Fahrani

Sumber: Berbagai sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x