Network
GALAMEDIA – Pemprov DKI Jakarta mendadak memancing perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta didesak KPK untuk segera membenahi pengelolaan pajak daerah.
Desakan tersebut disampaikan oleh Kasatgas Pencegahan Direktorat Kosup Wilayah II KPK, Dwi Aprilia Linda ketika menghadiri rapat koordinasi bersama Bapenda Pemprov DKI Jakarta.
Dilansir Galamedia dari akun Twitter resmi KPK, @KPK_RI, Jumat, 25 Juni 2021, rapat koordinasi tersebut juga turut dihadiri Nirwan selaku Inspektur Bidang Investigasi, Lusiana Herawati selaku Kepala Bapenda Pemprov DKI Jakarta, Bambang Widjojanto selaku TGUPP DKI Jakarta.
Baca Juga: Gegara Ingin Tenar Pemuda Ini Lakukan Ujaran Kebencian di Medsos
Dalam rapat koordinasi tersebut, Bapenda Pemprov DKI Jakarta memperlihatkan data pajak daerah dari semester pertama hingga 22 Juni 2021 kepada KPK.
Dari data tersebut, angka pajak daerah DKI Jakarta mengalami peningkatan dari Rp11,5 triliun menjadi Rp11,8 triliun.
Di samping itu, Bapenda Pemprov DKI Jakarta juga memperlihatkan data saldo piutang pajak tahun 2021 yang sudah menembus angka Rp 10,8 triliun.
Namun, Bapenda Pemprov DKI Jakarta baru pencairan saldo piutang pajak tahun 2021 sebesar Rp 370 miliar.
