"Untuk Pak LBP kami juga minta, selain soal pembatasan kegiatan yg jadi inti utama PPKM Darurat, tolong negara juga kontrol harga-harga terkait medik. Oksigen, obat, dan lain-lain, termasuk PCR diturunkan," tuturnya.
"Karena ini kebutuhan orang banyak di masa pandemi, namun kantong rakyat sudah tipis dan robek, Pak," sambungnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan bahwa lonjakan kasus Covid-19 yang terjadi saat ini di luar prediksi pemerintah.
Hal tersebut disampaikan Menko Luhut usai ditunjuk Presiden Jokowi sebagai koordinator Penerapan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat.
“Jujur kami tidak memprediksi setelah Juni tahun ini terjadi lonjakan lagi. Itu yang kami ketahui, banyak ketidaktahuan kita mengenai covid,” kata Luhut.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo menyatakan pemerintah menerapkan PPKM Darurat pada 3-20 Juli 2021 khusus di Pulau Jawa dan Bali.
"Setelah mendapat banyak masukan dari para menteri, para ahli kesehatan, dan juga para kepala daerah, saya memutuskan untuk memberlakukan PPKM Darurat sejak 3 hingga 20 juli 2021, khusus di Jawa dan Bali," ujar Jokowi seperti dilansir Galamedia dari saluran YouTube Sekretariat Presiden.
PPKM Darurat dilakukan menyusul terus melonjaknya kasus Covid-19 di Indonesia.