Network
"Ma'ruf Amin selaku Wakil Presiden, pada masa pandemi harusnya juga turut mengisi kekosongan peran yang tidak mampu ditunaikan oleh presiden," tulisnya.
Baca Juga: Sinopsis Ikatan Cinta 7 Juli 2021: Nino Kepo, Temui Andin dan Tanyai Soal Reyna Lagi
Ma'ruf Amin justru terlihat menihilkan eksistensi dirinya dimuka publik dan tidak memberikan jawaban yang lugas, gamblang dan jelas dalam menanggapi masalah negara di masa pandemi.
"Secara umum, masyarakat menialai Wakil Presiden Ma'ruf Amin terlihat absen dan diam," sambungnya. Lalu pihak BEM UNNES merasa aneh dengan sikap Wapres Ma'ruf Amin ketika memberikan tanggapan di publik.
"Ia justru hanya terkesan sebagai legitimator kebijakan pemerintah dengan argumentasi dan klaim yang amat bias agama dan identitas, yakni agama Islam," cuitnya.
Baca Juga: PT Equity Life Indonesia 'Sentil' Anies Baswedan: Perusahaan Asuransi Jiwa Termasuk Sektor Esensial
Kemudian, kritik yang diberikan terhadap Puan Maharani dilakukan berdasarkan pandangan bahwa ia merupakan simbol DPR RI.
Selaku Ketua DPR RI, Puan Maharani memiliki peran yang cukup vital dalam pengesahan produk legislasi pada periode ini, khususnya di masa pandemi, yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
"Puan dinilai tidak berparadigma kerakyatan & tidak berpihak pada kalangan rentan (UU KPK, UU Minerba, UU Omnibus Law Ciptaker), tidak kunjung disahkan RUU PKS yang mendesak & dibutuhkan pengesahannya," jelas pihak BEM UNNES.***
Attachments area
