Network
GALAMEDIA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Firli Bahuri tak mau jika vaksin berbayar menjadi lahan korupsi baru.
KPK pun akhirnya memberikan beberapa catatan khusus, setelah Firli menghadiri rapat koordinasi (rakor) membahas pelaksanaan vaksinasi mandiri dan gotong royong, Senin, 12 Juli 2021.
"Saya hadir dalam rapat dan saya sampaikan pertimbangan, latar belakang, landasan hukum, rawan terjadi fraud (kecurangan), saran tindak lanjut," kata dia.
"Saya menyampaikan materi potensi fraud mulai dari perencanaan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi program," jelas Firli dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu, 14 Juli 2021.
Baca Juga: Indonesia Kedatangan Pasokan Oksigen Generator dari China, Luhut: Kita Berencana Impor
Hadir dalam rakor Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan Jaksa Agung S.T. Burhanuddin.
Dalam rakor, Ketua KPK juga menyampaikan saran dan langkah-langkah strategis menyikapi potensi kecurangan jika vaksin mandiri dilaksanakan berbayar kepada masyarakat serta vaksinasi selanjutnya.
"Saya tentu tidak memiliki kapasitas untuk membuat keputusan. Saya ingin tidak ada korupsi," ucap Firli, dikutip dari Antara.
Baca Juga: 12 Menu Lezat Khas Idul Adha dari Mancanegara, Mulai dari Sate hingga Sheer Kurma
