Network
GALAMEDIA - Program Vaksinasi Gotong Royong atau vaksin berbayar pemerintah mendapat kritikan keras dari sejumlah kalangan.
Kritikan keras tersebut ternyata tak hanya datang dari kalangan nasional, melainkan juga datang dari luar negeri.
Salah satunya dari World Health Organization (WHO) atau Lembaga Kesehatan Dunia.
Kepala Unit Program Imunisasi WHO, Dr Ann Lindstrand menyatakan program vaksin berbayar di tengah pandemi bisa menimbulkan masalah etika dan mempersempit akses masyarakat terhadap vaksin.
"Penting bahwa setiap warga negara memiliki akses yang sama terhadap vaksin dan pembayaran apa pun dapat menimbulkan masalah etika dan akses, khususnya selama pandemi," ujar Lindstrand dalam jumpa pers di Jenewa seperti dilansir dalam situs resmi WHO, Kamis, 15 Juli 2021.
"Di saat bersama, kita membutuhkan cakupan dan jumlah vaksin bisa menjangkau semua pihak yang paling rentan," lanjut dia.
Ia menyatakan, alasan dasar penerapan vaksin berbayar saat ini tidak lah cukup kuat karena banyak negara yang mendapat jatah dosis vaksin Covid-19 melalui mekanisme kerja sama multilateral COVAX Facility yang berada di bawah WHO.
Meski setiap pengiriman vaksin ke negara-negara COVAX membutuhkan biaya transportasi, logistik, dan lainnya, Lindstrand mengatakan dana tersebut sudah ditanggung melalui bank pembangunan multilateral, Bank Dunia, dan lembaga internasional lainnya.
