Baca Juga: PPKM Darurat Diperpanjang 6 Minggu, Komisi III DPR RI: Ekonomi Rakyat Akan Makin Terpuruk
Menurutnya, hal tersebut mesti dilakukan pemerintah agar penyaluran bansos dapat berlangsung tepat sasaran sehingga dapat mencegah timbulnya tindak pidana korupsi bansos.
"Pemerintah punya banyak PR: pembenahan data penerima bansos agar tepat sasaran & transparansi penyaluran agar tidak ada korupsi," pungkasnya.
"Nah gini, (PSI) jangan mengecilkan diri cuma jadi oposisi Pemprov DKI Jakarta," tulis akun @Code***.
"Hari ini pemerintah melihat masyarakat dengan sebelah mba. Seandainya hari ini pemerintah melakukan aturan yang namanya pembebasan Covid-19 makan hari ini. Masyarakat tidak akan merasakan susahnya menghadapi persoalan yang sedang terjadi," tulis akun @laila***.***