Network
GALAMEDIA - Wakil Ketua MPR-RI Fraksi PKS Dr. H. M. Hidayat Nur Wahid, MA, memberikan kritik menohok pada Menteri Sosial Tri Rismaharini.
Diketahui, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini meminta masyarakat untuk tetap tenang karena ada berbagai bantuan sosial (bansos) selama PPKM Darurat.
Hidayat Nur Wahid (HNW) menilai, penyebutan terminologi 'PPKM Darurat' oleh Mensos untuk PPKM yang diperpanjang, jelas tidak menampakkan kebersamaan.
Sementara diketahui Koordinator PPKM Darurat Menko Luhut Binsar Pandjaitan menegaskan bahwa tidak lagi menyebutnya sebagai 'PPKM Darurat' melainkan PPKM Level 4, 3 dan 2.
Baca Juga: Istana Ungkap Alasan Statuta UI Direvisi, Ngabalin: Yang Nyinyir Harus Diperiksa Pengetahuannya
HNW khawatirkan jika dari penyebutan saja sudah tidak sinkron, maka akan berdampak pada hal lain seperti pelaksanaan program, dan hal tersebut berpotensi untuk membuka pintu terjadinya rapor merah.
Selain itu, menurut HNW, berbagai bansos yang dijanjikan oleh Mensos Risma sebagian besarnya juga belum dicairkan hingga saat ini.
Sementara sumber data bansos yakni Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) belum diperbarui, hingga HNW khawatir terhadap validitas data.
Politikus PKS ini khawatir lantaran hal tersebut bisa berdampak pada banyak masyarakat yang tidak mendapatkan bansos.
Baca Juga: Tagar #JanganTunggu2024 Trending, Jokowi Lagi-lagi Dihujat dan Diminta Mundur oleh Publik
Padahal, sebelum diberlakukannya PPKM darurat saja sudah banyak warga miskin baru, yang dalam kondisi layak menerima bansos.
Masyarakat yang sudah masuk dalam data penerima bansos selama 2 minggu PPKM Darurat yang telah berjalan pun masih banyak yang menunggu dalam ketidakpastian untuk mendapatkan pencairan bansos dimaksud.
Bahkan Presiden Jokowi dalam siaran persnya 17 Mei 2021 sempat menegur keras terkait keterlambatan penyaluran bansos tersebut.
HNW pun menilai bahwa masyarakat akan tenang dan siap melaksanakan ketentuan PPKM Darurat jika Pemerintah khususnya Kemensos dapat menyalurkan bansos dengan cepat dan tepat.
Baca Juga: TERUPDATE! Harga Emas Hari Ini Kamis 22 Juli 2021 di Pegadaian: Antam Turun, UBS Naik
Selain itu, Kemensos akan terbebas dari tuduhan korupsi dan kesimpangsiuran data, dan pada saat itu rapor bansos tidak akan menjadi merah.
“Bila tidak demikian, maka Rapor kinerja Menteri Sosial dalam penyaluran bansos PPKM Darurat patut diberikan warna merah, hingga Presiden pun menegur secara terbuka," tutur HNW dikutip Galamedia dari laman MPR RI.
Ia pun meminta Presiden Jokowi untuklebih tegas kepada Mensos Risma agar bansos dapat dibagikan secara cepat dan tepat.
Selain itu, jika bansos sudah dibagikan maka bisa membuat warga tenang di tengah pembatasan kegiatan karena pandemi Covid-19.
Baca Juga: Jawa Barat Penyumbang Kasus Covid-19 Terbanyak, Ruhut Sitompul: Tolong, Warga Jabar Patuhi PPKM Darurat!
"Seharusnya Presiden mengambil langkah lebih tegas agar bansos dibagikan tepat waktu, tepat sasaran dan tepat guna," tutur HNW.
"Sehingga kehadiran dan kinerja Mensos benar-benar bisa membuat warga tenang, di tengah berbagai pembatasan kegiatan yang tengah diperpanjang,” tuturnya.***
