Wapres Ma'ruf Amin Sentil Ridwan Kamil: PPKM Berjalan, Mobilisasi Masyarakat Tak Turun Signifikan

- 22 Juli 2021, 21:31 WIB
Wakil Presiden Ma'ruf Amin.
Wakil Presiden Ma'ruf Amin. //Instagram.com/@kyai_marufamin/

 

GALAMEDIA - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menyentil Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil soal mobilisasi masyarakat di sejumlah daerah di wilayah Jawa Barat.

Pasalnya pada masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat wilayah Jawa-Bali, Data Google Community Mobility Report hingga tanggal 16 Juli 2021 mencatat, belum terdapat penurunan mobilisasi masyarakat secara signifikan. Baik di tempat berbelanja, tempat wisata maupun di tempat kerja.

Ma'ruf Amin menilai perlu upaya yang lebih masif dari pemerintah Jawa Barat agar penurunan PPKM dapat terlaksana dengan baik.

“Sehingga untuk Provinsi Jawa Barat diperlukan upaya tambahan agar pelaksanaan pembatasan dapat lebih baik,” ujar Ma’ruf Amin pada rapat pengarahan kepada seluruh Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Jawa Barat (Provinsi, Kabupaten dan Kota) terkait Penanganan Covid-19 melalui konferensi video dikutip dalam keterangan pers, Kamis, 22 Juli 2021.

Wapres meminta penerapan PPKM masih terdapat sektor esensial dan sektor kritikal yang beroperasi. Salah satunya pedagang. Untuk itu, perlu pengaturan dan pengawasan yang ketat terkait protokol kesehatan agar

“Masalah pemberlakuan PPKM level, leveling. Maka untuk PKL (Pedagang Kaki Lima), Khusus PKL di pasar-pasar yang diberikan kesempatan untuk bisa berusaha, supaya jangan sampai ini prokes (protokol kesehatannya) tidak diperhatikan. Perlu pengaturan dan perlu pengawasan supaya mereka bisa berdagang tapi tidak menjadi klaster Covid-19,” ungkapnya.

Kemudian, dia juga menekankan tentang pentingnya percepatan distribusi dan pemberian vaksinasi kepada masyarakat di Jawa Barat.

Berdasarkan Data Pusat Informasi dan Koordinasi Covid-19 Provinsi Jawa Barat (Pikobar), pada 21 Juli 2021 tercatat kasus konfirmasi positif harian mencapai 536.000 kasus. Jawa Barat berkontribusi 18 persen terhadap kasus nasional serta berada di urutan kedua tertinggi di Indonesia.

Untuk itu, lanjut Ma'ruf, diperlukan koordinasi yang sinergis antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam pendistribusian vaksinasi agar kekebalan kelompok/herd immunity dapat terwujud di Jawa Barat.

Halaman:

Editor: Dicky Aditya


Tags

Artikel Pilihan

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x