Network
GALAMEDIA - Pembatasan Pemberlakuan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang dilaksanakan dari 3 Juli hingga 20 Juli, kini diperpanjang lagi sampai 25 Juli dan dinamai dengan istilah PPKM Level 4 untuk Kota Bandung.
Kebijakan PPKM yang saat ini ditempuh pemerintah baik tingkat pusat, provinsi maupun kota kabupaten memang bukan sesuatu yang dikehendaki.
"Saya yakin pemerintah, siapa pun mengendalikannya baik di pusat, provinsi maupun kabupaten/kota sangat tidak berkehendak adanya yang seperti ini. Semua juga sudah berupaya secara fisik, materi, spiritual agar virus ini segera enyah dari Indonesia," ujar Ketua Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tjatja Kuswara.
Diakuinya, pandemi Covid-19 berdampak pada aspek ekonomi, kesehatan, pendidikan, politik, sosial, budaya dan ketahanan mau tidak mau juga terganggu. Melihat kondisi ini tentunya semua pihak, termasuk FPK berharap Covid-19 segera berakhir agar semua bisa kembali beraktivitas.
Baca Juga: Viral! Anggota DPRD Menembok Pintu Masuk Rumah Penghafal Alquran, PAN Tegas Beri Sanksi
"Mudah-mudahan kegiatan Covid-19 segera selesai agar kegiatan ekonomi dan lainnya segera pulih kembali," ungkapnya.
FPK sebagai salah satu organisasi dibawah naungan pemerintah, ungkap Tjatja, sangat berharap pada pemerintah betul-betul mengapresiasi menerapkan kebijakan PPKM level 4 ini sebagai manifestasi PPKM Darurat yang diperpanjang oleh pemerintah pusat.
Karena bagaimana pun berdasarkan arahan pemerintah pusat, implementasi lebih lanjut ditentukan kebijakan oleh pemerintah daerah setempat.
"Memang ini pilihan yang sulit bagi Mang Oded, Kang Yana, Pak Sekda dan unsur Forkopimda untuk menetapkam kebijakan yang tepat untuk menghadapi situasi seperti ini. Saya yakin, semua pilihannya berat. Menetapkan ekonomi lebih unggul dari pada kesehatan juga bisa bisa keliru, menetapkan kesehatan dari pada ekonomi juga bisa bisa keliru, ini pilihan yang berat. Simalaka lah," ungkapnya.
Ia mengatakan, dalam menentukan kebijakan tentu ada sejumlah konskuensi yang muncul. Misalnya, ada pihak yang meminta pelonggaran-pelonggaran kegiatan, akses-akses, atau juga ada yang meminta penegakkan aturan.
