Network
GALAMEDIA - Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) Sulistyowati Irianto mendesak agar Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2021 Tentang Statuta UI segera dicabut.
"Tidak ada pilihan lain selain mencabut PP ini," kata Sulistyowati Irianto dalam sebuah acara diskusi secara daring, Sabtu, 24 Juli 2021.
Menurutnya, desakan ini harus disampaikan oleh semua pihak yang keberatan dengan isi revisi Statuta UI. Permintaan itu harus disampaikan secara langsung kepada pemerintah.
"Bersama-sama mengatakan ke pemerintah kita butuh PP ini dicabut. Sebab revisi harusnya disuarakan semua stakeholder, melibatkan semua stakeholder," kata dia.
Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI Leon Alvinda Putra mengatakan Statuta UI baru dari PP 75/2021 itu berpotensi merugikan universitas karena tidak mencerminkan nilai-nilai kampus kuning tersebut.
Baca Juga: Revisi Statuta UI Juga Rugikan Mahasiswa, BEM UI: Bisa Hancurkan UI Jika Dibiarkan
"Kami anggap ke depan bisa menghancurkan UI jika dibiarkan," kata dia.
Dia mengatakan sejak tahun lalu mahasiswa UI telah menyampaikan sejumlah rekomendasi apabila statuta itu akan direvisi.
Ia menyebutkan, di antaranya pengelompokan pendapatan atau bayaran sistem UKT, beasiswa hingga keterwakilan mahasiswa di Majelis Wali Amanat (MWA).
"Kami ingin hak atas informasi dan berpartisipasi dalam pembuatan dan evaluasi kampus yang berdampak signifikan kepada mahasiswa," kata dia.
