Network
GALAMEDIA - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD mengungkapkan bahwa pemerintah tidak bisa dijatuhkan karena alasan Covid-19.
Menanggapi hal tersebut, tokoh Nahdlatul Ulama (NU) Umar Hasibuan atau yang akrab disapa Gus Umar turut angkat suara.
Melalui akun Twitter pribadinya @Umar_Chelsea75, tokoh NU tampak mengkritisi pernyataan Mahfud MD tersebut.
Dalam unggahannya, Gus Umar menyebut Mahfud MD sebagai menteri yang kurang kerjaan, terlebih dirinya juga mempertanyakan kejelasan pihak yang mau menjatuhkan pemerintah dan Presiden Jokowi seperti yang disampaikan oleh Mahfud MD.
Baca Juga: Bandingkan Kasus Oknum TNI di Papua dengan George Floyd, Fadli Zon: Sungguh Keterlaluan!
“Nih Menteri asli kurang kerjaan. Yg mau jatuhin Jokowi siapa? Yg kemas isyunya siapa?,” tulis Gus Umar dilansir Galamedia dari akun Twitter @Umar_Chelsea75 pada Rabu, 28 Juli 2021.
Tak berhenti disitu, tokoh NU tersebut lantas meminta Mahfud MD bersama pemerintah untuk lebih fokus menangani Covid-19 di Indonesia.
“Sdhlah fud fokus saja pemerintah nangani covid yg kemarin 2000 orang meninggal,” tulisnya.
Sebelumnya, Mahfud MD menggelar dialog virtual bersama sejumlah tokoh agama terkait penanganan Covid-19.
Baca Juga: Langkah Pasangan Praveen/Melati Terhenti di Perempat Final Tokyo 2020
Tokoh-tokoh yang tergabung dalam organisasi-organisasi keagamaan , seperti Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), PP Muhammadiyah, dan Konferensi Wali Gereja Indonesia (KWI).
Dalam kesempatan itu, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), Said Aqil Siraj, juga sempat mengeluarkan pendapat yang senada tentang Presiden Jokowi yang tidak bisa dijatuhkan.
Menurut Said Aqil Siradj, saat ini sudah mulai bermunculan gerakan-gerakan yang berusaha mengganggu dan merecoki penanganan Covid-19 yang dilakukan pemerintah.
Baca Juga: Ngabalin: Jokowi Konsentrasi Jalankan Misi Selamatkan Rakyat, Namun Ada Musuh Negara yang Menghambat
"Sekarang ini sudah mulai ada gerakan yang berbau politis, targetnya minimal merecoki, ganggu keberlangsungan Pemerintahan Pak Jokowi dan menteri-menterinya," ujarnya.
Kendati demikian, Ketum PBNU itu meyakini bahwa tak akan semudah itu untuk mengganggu bahkan melengserkan pemerintahan Jokowi.
"Supaya gagal, tidak berhasil dalam program-programnya, walaupun mereka tahu bahwa sistem presidensial tidak mungkin Pak Jokowi dilengserkan dengan cara itu," tutur Said Aqil menjelaskan.
Sementara itu, usai mendengar penjelasan dari Said Aqil Siradj, Mahfud MD pun melontarkan pernyataan yang senada.
Baca Juga: Soal Aturan Makan di Tempat 20 Menit, Natalius Pigai: Keputusan Jokowi Tak Serius dan Amatiran
Ia turut menegaskan bahwa Presiden Jokowi tak bisa dijatuhkan dengan alasan pandemi Covid-19.
"Sama, pemerintah juga punya keyakinan, kalau pemerintah Inshaallah sekarang ini tidak bisa dijatuhkan karena alasan Covid-19, karena tidak ada pelanggaran hukum yang dilakukan. Dan ternyata NU juga berpandangan demikian," ujar Mahfud MD.
Sementara itu, Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir menyarankan pemerintah perlu konsisten dalam membuat kebijakan, termasuk soal PPKM.
Baca Juga: Tiga Partai Pendukung Jokowi Buka Suara Soal Luhut Minta SBY Bersikap Seperti Habibie
Sedangkan, pimpinan KWI Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo menyebutkan sangat mendukung langkah pemerintah yang bekerja sama dengan TNI dan Polri dalam berbagai upaya penanganan Covid-19.***
