Network
GALAMEDIA - Partai Demokrat menyambut baik sikap politikus PDIP Effendi Simbolon yang mengkritik keras Presiden Jokowi tidak mengambil opsi lockdown sejak awal pandemi.
Sambutan itu disampaikan oleh Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyusul pernyataan Effendi Simbolon yang menyalahkan Jokowi sehingga Indonesia kita menuju jebakan pandemi yang dalam.
"Partai Demokrat tentu menyambut baik kritik keras PDIP kepada Pemerintah Jokowi yang tidak tegas soal lockdown yang mengakibatkan saat ini terjadi jebakan pandemi," cuit Andi Arief melalui Twitter Sabtu, 31 Juli 2021.
Baca Juga: HRS Berakhir Bui, Ketua PCNU Jember Berakhir Minta Maaf, Pengamat: Berbuatlah Sesukamu, Jika Gak Malu
Ia menilai bahwa suara partai pemerintah kini bak gayung bersambut dengan adanya kritik yang dilontarkan kelompok koalisi pemerintah.
"Suara Partai Demokrat dan PKS yang berada di luar pemerintahan bak gayung bersambut, Partai koalisi pemerintah siuman," ungkapnya.
Sebelumnya, Effendi Simbolon menanggapi pernyataan epidemiolog UI, Pandu Riono yang menyebut bahwa Indonesia saat ini menuju jebakan pandemi yang semakin dalam.
Ungkapan itu disampaikan Pandu dalam cuitannya di Twitter JUmat, 30 Juli 2021i kemarin.
"Pak @jokowi Indonesia sedang menuju jalur Jebakan Pandemi (Pandemic Trap) yg semakin dalam dan semakin sulit bisa keluar dengan lebih cepat. Respon kendali tak bisa dg tambal-sulam spt sekarang. Pilihannya hanya satu, kendalikan pandemi dg 3M, Tes-Lacak-Isolasi dan Vaksinasi," tulis Pandu.
Baca Juga: PDIP Mendadak Satu Suara dengan Demokrat dan PKS, 'Apakah Angin Berubah?'
Merespons hal itu, Effendi menilai bahwa kondisi Indonesia saat ini bermula dari Presiden Jokowi yang tidak tegas mengambil opsi lockdown sejak awal.
"Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM," kata Effendi kepada wartawan Sabtu, 31 Juli 2021.
"Mungkin di awal mempertimbangkan dari sisi ketersediaan dukungan dana dan juga masalah ekonomi. Pada akhirnya yang terjadi kan lebih mahal ongkosnya sebenarnya, PSBB itu juga Rp 1.000 triliun lebih ya di tahun 2020 itu," sambungnya.
Baca Juga: Indonesia Menuju Jebakan Pandemi yang Semakin Dalam, Politikus PDIP Salahkan Presiden Jokowi
Bahkan kata Effendi, Presiden Jokowi sejak awal sudah tidak patuh terhadap konstitusi dengan mengambil kebijakan seperti PSBB.
"Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun. Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas kemana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin," jelas Effendi.
Sedangkan negara-negara lain kata Effendi, banyak yang sukses menekan pandemi dengan penerapan lockdown namun Indonesia mengambil opsi PPKM seperti saat ini.
Baca Juga: DKI Jakarta Capai Target Vaksinasi 7,5 Juta Orang, Anies Baswedan: Lebih Cepat 1 Bulan dari Jadwal
"PPKM ini dasarnya apa? Rujukannya apa? Arahan Presiden? Mana boleh. Akhirnya panik nggak karuan, uang hilang, habis Rp 1.000 triliun lebih. Erick Thohir belanja, Menkes belanja. Dengan hasil 0. Minus malah. Ini herd immunity karena iman saja," pungkasnya.***
