Dua Pentolan PDIP Kompak Kritik Pemerintah Soal Penanganan Pandemi, Jokowi dan Luhut Jadi Sasaran

- 2 Agustus 2021, 18:52 WIB
ANGGOTA DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu.*
ANGGOTA DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu.* /ABDU FAISAL/ANTARA/

GALAMEDIA - Politikus PDIP kompak kritik pemerintah soal cara penanganan pandemi Covid-19 di Tanah Air.

Sebelumnya, Effendi Simbolon dengan tegas menyalahkan keputusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang tidak mengambil opsi lockdown sejak awal pandemi.

Ungkapan Effendi Simbolon itu menanggapi analisa Epidemiolog UI Pandu Riono yang mengatakan bahwa Indonesia kini menuju jebakan pandemi yang kian dalam.

Berkaitan itu, Effendi mengatakan bahwa titik kesalahan terletak pada pemerintah khususnya Presiden.

"Pemerintah sejak awal tidak menggunakan rujukan sesuai UU Karantina itu, di mana kita harusnya masuk ke fase lockdown. Tapi kita menggunakan terminologi PSBB sampai PPKM," kata Effendi kepada wartawan Sabtu, 31 Juli 2021 yang lalu.

Baca Juga: Perpanjangan PPKM Level 4 Segera Diumumkan, Zubairi Djoerban: Jangan Ada Aturan yang Jadi Guyonan

Tak hanya itu, ia juga menyebut bahwa Presiden tidak patuh terhadap konstitusi dengan mengambil kebijakan yang justru tidak sesuai dengan Undang-Undang yang ada.

"Presiden tidak patuh konstitusi. Kalau dia patuh sejak awal lockdown, konsekuensinya dia belanja kan itu. Sebulan Rp 1 juta saja kali 70 masih Rp 70 triliun,"

"Kali 10 bulan saja masih Rp 700 triliun. Masih di bawah membanjirnya uang yang tidak jelas kemana larinya. Masih jauh lebih efektif itu daripada vaksin," jelas Effendi.

Halaman:

Editor: Lucky M. Lukman


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x