Network
GALAMEDIA – Beberapa waktu lalu, Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan realisasi pertumbuhan ekonomi di semester II-2021 sebesar 7,07 persen year on year (yoy).
Angka ini tentu lebih tinggi dari semester I tahun ini yang minus 0,74 persen yoy, bahkan secara tahunan pada kuartal II-2021 ekonomi kontraksi hingga minus 5,34 persen yoy.
Meski begitu, pemerintah melalui Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati tetap akan menambahkan utang negara di luar negeri sebesar Rp 515,1 triliun pada kuartal II-2021.
Menanggapi ini, ekonom senior, Fuad Bawazier menegaskan, pemerintah perlu memperhatikan peringatan BPK beberapa waktu lalu terkait bahayanya gagal membayar utang karena beberapa hal.
“Sementara pertumbuhan utang negara meroket. Sudah agak lama pemerintah gali lubang yang semakin dalam untuk tutup lubang lama. Sepertinya Menteri Keuangan tidak punya ide selain bikin utang,” ujarnya dalam diskusi, Rabu, 11 Agustus 2021.
Fuad juga menyoroti ide baru pemerintah soal memajaki sembako, jasa pendidikan dan jasa kesehatan sebesar 12 persen untuk menutupi utang negara. Menurutnya itu cara yang tidak tepat.
“Ide ini sudah dikirimkan ke DPR dalam bentuk revisi RUU KUP (Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan) yang kabarnya akan dibahas dalam tahun ini. Melihat isinya yang mengatur macam-macam pajak, cukai, dan tax amnesty, serta pidana perpajakan dan lain-lain maka judul RUU KUP yang diajukan oleh pemerintah itu tidak tepat,” jelasnya.
Dia berpandangan, pemerintah mendorong adanya Omnibus Law Perpajakan yang berisi berbagai hal, bukan malah membuat kebijakan pajak yang menyentuh rakyat kecil.
