Network
Qodari menegaskan, dengan koalisi besar di parlemen bukan tidak mungkin amandemen akan dilakukan. Menurutnya, UU Omnibus Law yang berat saja bisa lolos di parlemen.
Baca Juga: Heboh Mural Jokowi 404 Not Found, Gus Umar Beri Pesan Menohok Ini Untuk Buzzer
"Kita sudah melihat bagaimana perundang-undangan yang sulit misalnya seperti Omnibus Law segala macam kan disetujui begitu. Jadi saya melihat PR kita itu ada di masyarakat," tuturnya.
Selain itu, Qodari memperkirakan target amandemen UUD 1945 terjadi sebelum dimulainya tahapan pemilu oleh KPU yang diperkirakan akan terjadi sekitar pertengahan tahun depan. Agar antara amandemen dengan tahapan pemilu tidak bertabrakan sekaligus mempermudah pekerjaan KPU.
“Berdasarkan pengalaman kira-kira punya batas waktulah untuk memulai tahapan pemilu kalau tidak salah, tahapan pemilu itu akan dilaksanakan atau katakanlah dikibarkan benderanya itu pada pertengahan tahun depan, mungkin antara Juni atau Juli, nah kapan amandemennya? Ya kira-kira sebelum itu, supaya antara amandemen dengan tahapan pemilu ini dia tidak tabrakan juga mempermudah KPU,” tandasnya.
Sekretaris Jenderal Jokpro 2024 Timothy Ivan Triyono menyatakan ide atau gagasan JokPro 2024 bukan gagasan halu dan sama sekali tidak melanggar konstitusi.
"Soalnya berdirinya Jokpro 2024 ini berdasarkan imajinasi politik masyarakat Indonesia yang tercermin dari beberapa hasil survei memposisikan Jokowi dan Prabowo selalu diposisi teratas dari sisi keterpilihan,” ungkapnya.
Timothy juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bergabung mendukung Jokpro 2024 agar Indonesia Aman, Damai, dan Sejahtera.
“Mari saya mengajak saudara-saudara semua bergabung dengan Jokpro 2024, di manapun saudara berada. Silahkan hubungi Billy (0811-8129-797) untuk bergabung dan bersama memperjuangkan Jokpro 2024. Saya yakin Jokpro 2024 dapat mencegah polarisasi ekstrim agar Indonesia Aman, Damai, dan Sejahtera. Salam Persatuan Indonesia!” katanya.***
