Lomba BPIP, Refly Harun: Seolah Islam yang Paling Bermasalah dengan Pancasila, Saya Setuju Untuk Dibubarkan

- 14 Agustus 2021, 20:48 WIB
Refly Harun
Refly Harun /Tangkap Layar YouTube.com/Refly Harun



GALAMEDIA – Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) akan mengadakan lomba penulisan artikel untuk memperingati Hari Santri Nasional 2021,

Terdapat dua tema yang diambil oleh BPIP, yakni 'Hormat Bendera Menurut Hukum Islam' dan 'Menyanyikan Lagu Kebangsaan Menurut Hukum Islam'.

Ulama dari Sumatera Barat, Anwar Abbas lantas menyarankan agar BPIP dibubarkan saja.

Dia menilai bahwa lembaga pimpinan Megawati Soekarnoputri itu tidak memiliki kepekaan sosial di tengah pandemi Covid-19.

Baca Juga: Polisi Sebut Presiden Lambang Negara Usai Hapus Mural Jokowi 404: Not Found, ini Tanggapan Jimly Asshiddiqie

“Kesimpulan saya BPIP seharusnya dibubarkan saja. Bukannya apa, lombanya enggak kontekstual. Orang secara lagi Covid malah masalah hukum bendera,” ujarnya kepada wartawan, Jumat, 13 Agustus 2021.

Anwar juga menilai lomba BPIP hanya akan memancing perpecahan dan kecurigaan antarkelompok. Ia menyebut tema itu berpotensi membuat orang mecurigai nilai kebangsaan para santri.

Menanggapi hal ini, ahli hukum tata negara, Refly Harun juga turut membuka suaranya. Refly mengatakan bahwa hal ini seolah menjadikan Islam yang paling bermasalah dengan Pancasila.

Baca Juga: Survei: Ketidakpuasan Publik atas Kinerja Jokowi dan Ma’ruf Amin Tangani Covid-19 Terus Meningkat

“Menggelar lomba hormat bendera dalam perspektif hukum Islam, pokok nya tentang Islam, seolah-olah Islam lah yang paling bermasalah dengan Pancasila,” katanya dilansir melalui kanal Youtube Refly Harun, Sabtu, 14 Agustus 2021.

Advokat satu ini juga setuju dengan Anwar bahwa BPIP dan lembaga serupa dibubarkan saja.

“Saya setuju ya, terus terang saja saya dari awal mengatakan tidak perlu yang namanya lembaga-lembaga seperti ini,” tuturnya.

Sebab menurutnya lembaga seperti ini hanya membebani keuangan negara, menjadi alat politik, dan hanya menampung orang yang mencari pekerjaan.

Baca Juga: Masuk Masjid Wajib Tunjukkan Kartu Vaksin, Mustofa Nahrawardaya: Sekalian Aja Hukum DKM yang Tak Mau Ikuti

“Membebani keuangan negara, hanya menjadi alat politik, dan juga kemudian hanya untuk menampung orang-orang dalam mencari pekerjaan dan penghidupan,” imbuhnya.

Meski begitu, jika BPIP diminta bubar karena menggelar lomba ini, kata Refly, itu alasan yang terlalu dangkal.

“Tapi kalau pembubarannya karena mengadakan lomba tidak konstektual, ya terlalu dangkal ya,” ungkap Refly.

Refly lalu kembali menyoroti BPIP yang dinilai bisa menafsirkan Pancasila dan lembaga itu yang paling Pancasilais.

Baca Juga: Sulap Eks Galian Jadi Lahan Pertanian, Bupati Puji Dandim 0610 Sumedang

“Lagi pula, how come BPIP kemudian bisa menafsirkan Pancasila dan seolah-olah bahwa nanti BPIP itu yang paling Pancasilais,” ucapnya.

Sehingga saat ini terkesan bahwa kelompok nasionalis seperti menuduh kelompok Islamis.

“Kan sekarang terkesan begini, satu kelompok masyarakat, umumnya kelompok nasionalis itu sepertinya menuduh kelompok yang Islamis itu adalah kelompok yang tidak nasionalis dan tidak mengakui Pancasila,” pungkasnya. ***

Editor: Brilliant Awal


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x