Kritik PKS pada Pemerintah: Tanpa Target, PPKM Sebatas Alat Meredam Gejolak Masyarakat

- 20 Agustus 2021, 13:01 WIB
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto.
Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto. /Jurnal Soreang /dpr.go.id

GALAMEDIA – Keputusan pemerintah untuk kembali melanjutkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) disoroti oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Anggota DPR RI Fraksi PKS, Mulyanto menilai, perpanjangan PPKM tanpa target dan indikator keberhasilan menunjukkan pemerintah tidak punya program penanggulangan pandemi Covid-19 yang jelas serta terukur atau akuntabel.

Tanpa indikator keberhasilan, buka-tutup maupun mengganti istilah PPKM dapat dipersepsikan publik hanya alat pemerintah meredam gejolak di masyarakat.

Baca Juga: Alumni Akpol 1993 Pesat Gatra Bagikan 2.000 Sembako untuk Warga Terdampak Covid-19

Publik menurutnya sudah jenuh menghadapi Covid-19.

“Ya mulai jenuh menghadapi pandemi Covid-19,” katanya kepada wartawan, Jumat, 20 Agustus 2021.

Mulyanto mengatakan seharusnya pemerintah menjelaskan apa saja target yang hendak dicapai dalam pelaksanaan PPKM.

Sebagai contoh, jumlah target positive rate (persentase kasus positif dari total testing) harian, jumlah target kasus tambahan positif harian, hingga target penurunan jumlah kematian akibat Covid-19 per harinya.

Baca Juga: Setelah Raisa Giliran Wajah Rossa Terpampang di Times Square New York, Keren!

Menurutnya semua data tersebut bisa dihitung dan diperkirakan.

“Semua itu kan bisa dihitung dan diperkirakan,” tuturnya.

Sehingga dengan indikator yang jelas, publik dapat menilai apakah pemerintah betul-betul bekerja on the track untuk mencapai target atau tidak.

Mulyanto tidak ingin rakyat dikenai berbagai pembatasan, namun pemerintah tidak menjamin perkembangan upaya penanggulangan pandemi Covid-19.

Baca Juga: Lagi Curi Perhatian Netizen, Ini Sumber Kekayaan Zikri Daulay

Ia juga menyoroti pidato Kenegaraan Presiden Joko Widodo, Senin, 16 Agustus 2021 lalu yang tidak menyebutkan target-target indikator penanggulangan pandemi yang mendasari RAPBN 2022.

Padahal faktor pandemi sangat berpengaruh terhadap target capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022.

“Target pertumbuhan ekonominya ditetapkan, namun target penanggulangan pandeminya tidak. Ini kan aneh,” tegasnya.

“Ini sudah masuk tahun kedua pandemi. Pemerintah harusnya sudah bisa memetakan masalahnya dan kemudian menyusun rencana penanggulangannya,” pungkasnya.

Baca Juga: Dahsyatnya Khasiat Delapan Doa Duduk di Antara Dua Sujud

Sebagai informasi, laporan pemerintah per Kamis, 19 Agustus 2021 mencatat 22.053 penambahan kasus positif Covid-19.

Dengan demikian, total kasus positif Covid-19 di Indonesia telah mencapai 3.930.300 sejak pertama kali diumumkan pada Maret 2020.

Selanjutnya, 29.012 orang dinyatakan sembuh dari infeksi virus tersebut. Akumulasi pasien yang sudah sembuh dari infeksi hingga saat ini 3.472.915 orang.

Berikutnya terjadi 1.492 penambahan kasus kematian akibat Covid-19. Sehingga total kematian akibat Covid-19 di Indonesia menjadi 122.633 kasus kematian.***

Editor: Mia Fahrani

Sumber: Berbagai Sumber


Tags

Artikel Pilihan

Terkait

Terkini

Terpopuler

Kabar Daerah

x