Mardani Ali Sera Sebut Perpanjangan Masa Jabatan Presiden Melanggar UUD

- 24 Agustus 2021, 16:58 WIB
Politisi PKS Mardani Ali Sera. /Instagram Mardani Ali Sera./
Politisi PKS Mardani Ali Sera. /Instagram Mardani Ali Sera./ /

Terkait hal  itu, Mardani yang juga anggota Komisi II Fraksi PKS DPR RI mengatakan, kesepakatan tersebut jelas mengalami banyak kerugian bila nantinya mundur ke tahun 2027.

Menurutnya jika KPU memundurkan jadwal pemilu maka sama dengan mengambil hak rakyat dan tidak demokratis.

Baca Juga: Berhasil Kuasai Afghanistan, Pengamat: Waspada Bantuan dari Taliban pada Kelompok Radikal di Indonesia

“Lalu bisa ada perpanjangan masa jabatan baik eksekutif/yudikatif yang ini melanggar UUD. Presiden yang tidak baik bagi demokrasi kita karena demokrasi yang sehat ada sirkulasi kekuasaan per 5 tahun dan melibatkan rakyat,” ujar Mardani Ali Sera yang dikutip Galamedia dari laman resmi PKS.

Anggota Dapil DKI Jakarta I ini lalu mengatakan  apa pun yang dilakukan tanpa ada dasar yang kuat, maka sebaiknya ditolak. Termasuk perpanjangan masa tugas presiden atau perpanjangan lainnya kecuali ada payung hukumnya.

Baca Juga: 7 Potret Kece Naja Dewi Maulana, Putri Semata Wayang Dewi Gita dan Armand Maulana

“Dan payung hukum ini PKS akan istiqomah untuk menjaga per 5 tahun kita akan lakukan sirkulasi kepemimpinan, cukup 2x masa jabatan Presiden,” katanya.

Mardani mengungkap akan ada banyak kerugian jika Pemilu Presiden ataupun Pileg jika diundur ke 2027.

"Banyak kerugian jika diundur ke 2027, seperti hak rakyat diambil dan ini amat tidak demokratis," tegasnya.***

Halaman:

Editor: Mia Fahrani

Sumber: Berbagai Sumber


Tags

Artikel Terkait

Terkini

Terpopuler

Terpopuler Pikiran Rakyat Network

X