Ia menyarankan agar masyarakat bisa memilih vaksin mana yang ia ingin gunakan sehingga tidak ada pemaksaan terhadap merek tertentu.
Menurutnya, hal itu sangat logis mengingat efektivitas vaksin bisa berbeda-beda berdasarkan usai orang per orang.
Ia menyatakan jika pemerintah bisa memberikan kebebasan maka rakyat pun bakal turut bahu membahu mengatasi pandemi ini bersama-sama.
"Ini PR Besar pemangku kebijakan, untuk mengembalikan kedaulatan sebagai bangsa dan negara untuk memberikan hak kepada rakyatnya," ujarnya.
Sementara itu salah seorang pengusaha Mardigu Wowiek Prasantyo alias Bossman Mardigu Sontoloyo menilai untuk mengatasi pandemi Covid-19 ada beberapa hal yang perlu dilakukan.
"Salah satunya, sudah waktunya pejabat teras BPOM dipecat digantikan dengan figure yang mementingkan keselamatan rakyat," ujarnya dalam tayangan video.
Ia menyoroti soal kasus Vaksin Nusantara. Disebutkan, pejabat teras BPOM menyatakan Vaksin Nusantara harus melalui penelitian yang akurat.
"Aneh bin ajaib, BPOM menggunakan double standar. Soalnya vaksin asing dibiarkan masuk dengan dasar surat WHO, sedangkan vaksin lokal dihambat," ujarnya.
Ia menjelaskan, Vaksin Nusantara yang merupakan hasil pengembangan Aiviata bio medical, Universitas Dipenonegoro dan RS Karyadi merupakan proses transfer teknologi dendritic.