Network
GALAMEDIA - Mantan Menteri Kesehatan Periode 2004 - 2009 Siti Fadilah Supari menyatakan saat ini Vaksin Nusantara sudah tidak ada hubungannya lagi dengan Badan Pengawas Obatan-obatan dan Makanan (BPOM) karena sudah dialihkan ke Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Hal itu diungkapkannya saat berbincang-bincang dengan Rahma Sarita pada tayangan video berjudul SITI FADILAH SUPARI : "VAKSIN NUSANTARA TIDAK BISA DIPRODUKSI MASAL? ITU TIDAK BENAR!" pada kanal Realita TV dikutip, Rabu, 1 September 2021.
"Oleh Kemenkes, Vaksin Nusantara tak dilarang, sudah beredar untuk publik. Tapi Pak Budi (Budi Gunadi Sadikin, Menteri Kesehatan) harus terus dikejar, pernyataannya itu harus disusul dengan dokumen," ujarnya.
Seperti diketahuhi, Kemenkes RI telah mengeluarkan pernyataan terkait Vaksin Nusantara besutan Terawan Agus Putranto. Sambil menunggu proses uji klinis fase III, Vaksin Nusantara sudah bisa diakses masyarakat.
Jika proses uji klinis sudah rampung, maka Vaksin Nusantara akan dimasukkan ke dalam daftar vaksin yang digunakan untuk vaksinasi massal.
Terkait hal itu, Siti Fadilah menilai Kemenkes harus mengeluarkan kebijakan semisal Peraturan Menteri Kesehatan soal Vaksin Nusantara ini.
"Harus ada Juklak dan Juknis, ini kok cuma ngomong saja. Jangan hanya ngomong boleh atau tidak, tapi harus ada dokumennya," ujarnya.
Menyinggung Vaksin Nusantara bersifat autologous, Siti Fadilah menilai Menkes Budi Gunadi salah paham.
