Network
GALAMEDIA – Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Mardani Ali Sera mengingatkan publik agar melek politik dan mewaspadai isu amandemen UUD 1945.
Pasalnya, amandemen UUD 1945 disinyalir menjadi celah penambahan masa jabatan presiden menjadi tiga periode.
Hal ini perlu diwaspadai, kata Mardani, mengingat sifat politik yang dinamis. Sesuatu yang sebelumnya tidak mungkin bisa berubah 180 derajat dalam waktu cepat.
Baca Juga: Ustaz Adi Hidayat Sebut 3 Tempat Mulia untuk Berdoa: Cepat Tersambung dengan Allah SWT
Hal ini disampaikan Mardani dalam diskusi bertajuk Teka-teki Amandemen UUD 45 pada Kamis, 2 September 2021.
“Kalau saya pribadi melihat peluang itu ada. Karena itu, civil society dan siapa pun harus hati-hati dan terus bekerja (mengawasi pemerintah),” ujarnya.
Senada dengan Mardani, Ketua Umum PKS, Ahmad Syaikhu juga menolak keras penambahan masa jabatan presiden.
Baca Juga: Tes SKD CPNS 2021 Dimulai, Menpan RB Tjahjo Kumolo Tegaskan Seleksi CASN Tak Ada Unsur Nepotisme
Bahkan hal yang sama telah ditegaskan Presiden Joko Widodo yang beberapa kali menolak wacana tersebut.
Meski Jokowi sudah menegaskan itu, Mardani kembali mengingatkan politik bersifat dinamis. Dia juga membahas mengenai komitmen Jokowi yang kerap berubah-ubah.
“Sama awalnya ketika Pak Jokowi tidak ingin anak-anaknya, menantunya masuk (ke politik). Tetapi kan (akhirnya) masuk. Dulu (Jokowi) ingin setiap Ketum parpol fokus (dilarang rangkap jabatan sebagai menteri), tetap faktanya pragmatisme itu berlaku,” tuturnya.
Baca Juga: Spoiler Buku Harian Seorang Istri 3 September 2021: Nana Egois! Dewa Ikut MMA Hingga Terluka demi Nana Jujur
Oleh sebab itu, Mardani mengatakan publik harus awas akan situasi ini.
“Publik awasi isu ini, jangan sampai berkembang dan ketika masih baru atau test the water, kita langsung kasih counter-nya. Makanya saya selalu counter ide jabatan tiga periode ini, demi demokrasi,” pungkasnya.
Sebelumnya, pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan para Ketua Umum partai politik koalisi di Istana Negara pada Rabu, 25 Agustus 2021 tidak hanya membahas soal pandemi Covid-19.
Baca Juga: Pakar Asing Soroti Prokes BRI Liga 1 yang Semprot Disinfektan pada Bola: Hentikan Kegilaan Ini!
Pandemi Covid-19 memang menjadi bahasan umum. Namun, soal amandemen dan evaluasi kelembagaan negara saat ini juga disinggung dalam pertemuan itu.
Hal ini diungkapkan langsung oleh Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan (Zulhas) saat membuka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II PAN di Kantor DPP PAN Jalan Warung Buncit Raya, Kalibata, Jakarta Selatan, Selasa, 31 Agustus 2021.***
