Network
GALAMEDIA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan bahwa 95 persen Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang diterima tidak akurat.
Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan mengatakan, ada aset-aset pejabat negara yang tidak dilaporkan, seperti tanah, bangunan, dan lainnya.
“Berita buruknya, di samping kecepatan verifikasi ini, ternyata 95 persen LHKPN yang kita lakukan pemeriksaan detail terhadap kebenaran isinya itu 95 persen memang tidak akurat secara umum,” ujarnya dalam dalam diskusi webinar LHKPN yang disiarkan di YouTube KPK RI, Selasa, 7 September 2021.
“Banyak harta yang tidak dilaporkan, baik itu tanah, bangunan, rekening bank, maupun investasi lain,” imbuhnya.
Karena hal ini, Pahala memastikan pihaknya lebih aktif lagi dalam hal pemeriksaan laporan.
Dia menyebut beberapa aset yang tidak dilaporkan tersebut akan diperiksa lebih lanjut agar LHKPN sesuai atau akurat.
“Jadi mekanisme pemeriksaan ini membuat kita lebih aktif ke beberapa stakeholder untuk melakukan cek bahwa (misalnya) yang namanya A dengan keluarga istrinya ini, anaknya yang sudah dewasa ini. Ini apakah punya rekening di bank,” tuturnya.
