Network
GALAMEDIA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku tidak banyak berkomentar soal nasib 57 pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) gagal tes wawasan kebangsaan (TWK) untuk menjadi aparatur sipil negara (ASN).
Ia pun memberikan penjelasan kenapa dirinya terkesan diam menghadapi permasalahan tersebut meski banyak desakan dari masyarakat untuk turun tangan.
Diungkapkannya, hal itu karena dirinya menghormati proses yang mash berjalan di Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.
"Saya enggak akan jawab, tunggu keputusan MA dan MK," kata Jokowi dalam pertemuan dengan sejumlah pemimpin redaksi media di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu, 15 September 2021.
Ia mengatakan, pihak yang berwenang menjawab persoalan itu adalah pejabat pembina, dalam hal ini misalnya Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB).
Baca Juga: Penyaluran BLT alias Bantuan Langsung Tunai Rp1,2 Juta Bakal Libatkan Pedagang Kaki Lima
"Jangan apa-apa ditarik ke Presiden. Ini adalah sopan-santun ketatanegaraan. Saya harus hormati proses hukum yang sedang berjalan," lanjutnya.
Sementara itu KPK menyatakan 57 pegawai yang dinyatakan tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) alih status menjadi ASN diberhentikan per 30 September 2021.
Enam orang pegawai di antaranya adalah mereka yang tak mau mengikuti diklat bela negara.
