Network
Sementara dalam aturan baru dalam Perpres Nomor 93 Tahun 2021, dana APBN diperbolehkan digunakan untuk proyek tersebut.
Padahal sebelumnya Presiden Jokowi beberapa kali menegaskan tidak mau dan tidak akan menggunakan anggaran negara dalam proyek kereta cepat ini.
Diketahui sebelumnya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini diperkirakan akan menelan biaya 6,07 miliar dolar AS. Namun, kini biayanya membengkak hingga Rp 26,6 triliun atau mencapai 7,97 miliar dolar AS.
Baca Juga: Heldy Djafar, Istri ke-9 Soekarno Wafat, Roy Suryo: Belum Banyak yang Tahu
Meski begitu, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan perubahan pada anggaran sebuah proyek infrastruktur seringkali terjadi, dan merupakan sesuatu yang wajar.
Dalam keterangannya, ia juga menjelaskan alasan pembiayaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menggunakan anggaran negara atau APBN dikarenakan Konsorsium kereta cepat yang terdiri dari empat BUMN, yaitu PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PTPN VIII, terganggu cash flow-nya (arus kasnya) akibat imbas dari pandemi Covid-19.***
